Mahfud MD Ingin Dirikan Yayasan Beasiswa seperti Supersemar

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan ingin menghidupkan kembali yayasan beasiswa seperti Yayasan Supersemar yang didirikan Soeharto pada 1974. "Saya ingin ada Yayasan Beasiswa yang seperti Supersemar dulu," ujar Mahfud MD dalam sebuah acara Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2020.

Sebagai penerima beasiswa tersebut, Mahfud mengaku sangat mendambakan memiliki yayasan seperti Supersemar. "Tapi nanti kita lihat lah perkembangannya," ujar Mahfud MD.

Yayasan Supersemar adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 16 Mei 1974 oleh Presiden Soeharto. Yayasan itu bertujuan membantu penyelenggaraan pendidikan melalui bantuan pemberian beasiswa.

Pada 1998, Kejaksaan Agung menemukan penyelewengan dana beasiswa dari Yayasan Supersemar. Penyelewengan diduga mengalir ke perusahaan milik anak-anak dan orang dekat Presiden Soeharto mulai 1985 sampai 1998. 

Padahal, dana Yayasan Supersemar merupakan uang negara karena dihimpun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976. Ketika itu, Soeharto mewajibkan semua bank pelat merah menyisihkan 2,5 persen laba bersihnya untuk yayasan yang dia dirikan. Gaji pegawai negeri sipil pun dipotong untuk Supersemar.

Awalnya, Kejaksaan Agung mengusut kasus ini secara pidana. Namun, Jaksa Agung Andi M. Ghalib, malah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan pada 11 Oktober 1999. Ghalib beralasan tuduhan Soeharto menyelewengkan dana tak terbukti. 

Pada Desember 1999, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid memerintahkan pengusutan dana Yayasan Supersemar dan kekayaan Soeharto lainnya kembali dibuka. Kejaksaan Agung lantas menetapkan Soeharto sebagai tersangka pada 31 Maret 2000. 

Sempat melewati proses hukum yang berlarut-larut, akhirnya diputuskan bahwa Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi kepada negara. Pada Juli 2015, MA memenangkan Kejagung, dan sebaliknya, menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar. Dalam putusan itu dinyatakan bahwa keluarga Soeharto diwajibkan membayar ganti rugi senilai Rp 4,4 triliun kepada negara.

Untuk melunasi ganti rugi itu, Gedung Granadi yang digunakan sebagai kantor oleh Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana disita oleh negara. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dari Rp 4,4 triliun yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada negara, baru sebanyak Rp 243 miliar aset yang berhasil disita.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

6 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

16 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Beasiswa BSI untuk S1, Simak Cara dan Syarat Pendaftarannya

1 hari lalu

Beasiswa BSI untuk S1, Simak Cara dan Syarat Pendaftarannya

Beasiswa Bank Syariah Indonesia bersedia tanggung UKT Rp 3 juta plus uang bulanan. Mau?


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

1 hari lalu

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

2 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

2 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

2 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Harga Beras Naik, Zulkifli Hasan: Lebih Bagus Sekarang Dibanding Zaman Soeharto

2 hari lalu

Harga Beras Naik, Zulkifli Hasan: Lebih Bagus Sekarang Dibanding Zaman Soeharto

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim kenaikan harga beras hanya sebesar 0,9 persen selama 100 hari masa kerjanya.