FPKS: Putusan MA tentang Iuran BPJS Memenuhi Rasa Keadilan

Reporter

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan putusan itu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. "Putusan ini memenuhi rasa keadilan dan keberpihakan kepada rakyat yang juga secara tegas Fraksi PKS perjuangkan di DPR," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. 10 Maret 2020.

Putusan MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sejak awal, ujar Jazuli, FPKS tegas menolak kenaikan iuran BPJS yang tidak dihiraukan oleh BPJS dan Pemerintah. Putusan MA yang membatalkan Perpres nomor 75 tahun 2019 membuktikan bahwa kebijakan itu tidak memenuhi rasa keadilan dan cacat hukum.

Atas Putusan MA itu, tidak ada alasan lagi bagi BPJS dan pemerintah kecuali melaksanakannya. “Kembalikan iuran BPJS ke posisi tarif semula sesuai Putusan MA."

Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi. Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal itu mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I. Kenaikan iuran itu mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan uji materi karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis. Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.






Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

11 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

Peluang AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai menguat.


Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

12 jam lalu

Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

14 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.


Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

15 jam lalu

Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

Partai Demokrat mempersilakan Anies Baswedan untuk bertemu dengan partai calon koalisi lainnya sebelum menggelar deklarasi.


Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

1 hari lalu

Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

Majelis Warga menyebut PKS dan Partai Demokrat sedang mencari waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Anies Baswedann sebagai calon presiden.


Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

2 hari lalu

Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

Sejumlah pengurus partai di wilayah DI Yogyakarta menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan agar maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Anies Diusung NasDem, PKS: Jangan Ada Lagi Upaya Kriminalisasi

2 hari lalu

Anies Diusung NasDem, PKS: Jangan Ada Lagi Upaya Kriminalisasi

Mardani menampik jika partainya disebut menunggu status Anies Baswedan di kasus Formula E sebelum dideklarasikan jadi capres.


PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut PKS lumbung suara terbesar Anies Baswedan ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten. Pasangannya harus kuat di Jateng dan Jatim.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

3 hari lalu

Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

PKS disebut-sebut bakal menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.