Sinergi Antarlembaga Masuk Kode Etik KPK yang Baru, Mengapa?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama 4 anggota Dewas, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (dua kiri), Albertina Ho dan Artidjo Alkostar (kanan), memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Dewas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik, salah satunya terkait penggeledahan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama 4 anggota Dewas, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (dua kiri), Albertina Ho dan Artidjo Alkostar (kanan), memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Dewas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik, salah satunya terkait penggeledahan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewas telah selesai menyusun kode etik baru untuk pimpinan KPK.

    "Kami cantumkan satu nilai dasar baru, yaitu sinergi," kata Tumpak di Gedung KPK, Jakarta, hari ini, Kamis, 5 Maret 2020. "Sinergi tidak berarti kompromi, jelas itu disebut dalam kode etik kami."

    Menurut dia, nilai baru yakni sinergi tadi dipengaruhi isi UU KPK hasil revisi.

    Tumpak menjelaskan nilai dasar baru KPK tersebut diperlukan karena terjadi perubahan dalam UU KPK. UU KPK yang baru mengharuskan KPK melakukan kerja sama, koordinasi, dan supervisi dengan lembaga negara lainnya.

    "Bahkan disebut juga ada operasi bersama."

    Dalam kode etik sebelumnya nilai dasar KPK adalah religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan (RI-KPK). Kini, ditambah satu lagi, yakni sinergi.

    Tumpak pun menuturkan nilai sinergi tak akan memunculkan konflik kepentingan. Independensi KPK pun tetap ada.

    Kode etik yang telah disusun Dewas akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Selanjutnya, pimpinan KPK akan membuat Peraturan KPK berdasarkan kode etik tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.