Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surati Jokowi, Komisaris Rossa Singgung Kasus Harun Masiku

Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti menyinggung kasus Harun Masiku dalam surat yang ia layangkan ke Presiden Joko Widodo. Ia menengarai pengembaliannya ke Mabes Polri yang tiba-tiba masih berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR itu.

“Alih-alih mendapatkan apresiasi, Pemohon malah dikembalikan ke kepolisian serta diberhentikan sejak 1 Februari 2020.” Rossa menyampaikannya dalam suratnya untuk Presiden Jokowi bertanggal 24 Februari 2020. Surat ini juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga seperti, Ombudsman Republik Indonesia, Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, hingga Kepala Polri.

Dalam suratnya Rossa menjelaskan bahwa pada 7-8 Februari 2020, terjadi upaya penangkapan terhadap beberapa orang yang ditengarai terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku. Kasus ini juga ditengarai melibatkan petinggi PDIP.

Dalam operasi itu, Rossa menjadi penyelidik sekaligus penyidik. “Pada operasi tersebut, pemohon sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan dari kepolisian merupakan salah satu penyidik sekaligus penyelidik yang ikut dalam proses penangkapan,” kata Rossa dalam surat.

Rossa menilai penangkapan itu seharusnya diapresiasi, karena bagian dari upaya mengatasi korupsi politik yang menjadi biang keladi mahalnya ongkos demokrasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Rossa dikembalikan ke institusi asalnya tak lama setelah operasi tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rossa menganggap pengembaliannya janggal. Ia tak pernah meminta untuk ditarik. Masa tugasnya baru berakhir pada 23 September 2020 dan masih bisa diperpanjang hingga 2024 dan 2026. Rossa mengatakan juga tak pernah melanggar etik KPK.

Selain itu ia juga menyinggung surat pembatalan penarikan oleh kepolisian yang dikirim Wakil Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya itu sampai mengirimkan surat pembatalan dua kali, yakni pada 21 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. “Dari pihak kepolisian pun tidak ingin melakukan penarikan.”

Alasan-alasan itu menjadi dasar Komisaris Rossa menyampaikan permohonannya kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan penarikannya ke kepolisian. Ia meminta untuk bisa bekerja kembali di KPK seperti sedia kala.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

40 menit lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.


Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri), Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (Kanan), dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kiri) saat melakukan pertemua di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023. Kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) ke PDI Perjuangan sebagai bentuk silahturahmi dan kerja sama partai politik seperti membahas penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

Ganjar Pranowo membeberkan hasil pertemuan antara PDIP dan PAN kemarin.


Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

1 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di sejumlah wilayah Tana Air.


Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

1 jam lalu

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kiri) bersama Pengasuh Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, KH. Adib Rofi'uddin (kanan) di kediaman Kiai Adib, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (3/6/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri.
Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

Ganjar Pranowo mendapatkan wejangan dari pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat


Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

6 jam lalu

Jessica Iskandar. Foto: Instagram @inijedar.
Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

Jessica Iskandar berharap Presiden Jokowi bisa membantunya mendapatkan keadilan dengan penangkapan orang yang sudah menipunya.


Kronologi Wamenkumham Eddy Hiariej Laporkan Keponakan Hingga Jadi Tersangka, Pasal Apa?

8 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Kronologi Wamenkumham Eddy Hiariej Laporkan Keponakan Hingga Jadi Tersangka, Pasal Apa?

Wamenkumham Eddy Hiariej melaporkan keponakannya Archi Bela ke Bareskrim Polri hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasus apa?


Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

9 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

Willy pun meminta agar PDIP dapat bersikap dewasa, jangan melakukan provokasi-provokasi yang dianggapnya sebagai recehan.


KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

21 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. KKP mengeklaim beleid tersebut untuk mengantisipasi pengerukan pasir laut yang bakal berdampak terhadap kerusakan lingkungan.Tempo/Tony Hartawan'
KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

KKP meyakini tidak akan ada ekspor pasir laut ilegal dengan ditekennya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.


Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

23 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Menkominfo Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: 5 Fakta Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Partai Buruh Ikut Tolak Ekspor Pasir Laut

Berita terkini: 5 fakta kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Johnny Plate, Partai Buruh ikut menolak ekspor pasir laut.


Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

23 jam lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

Kaesang Pangarep didukung maju di Pilkada Depok. Tapi, dia tak memiliki latar belakang dan silsilah dengan Depok.