Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surati Jokowi, Komisaris Rossa Singgung Kasus Harun Masiku

image-gnews
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti menyinggung kasus Harun Masiku dalam surat yang ia layangkan ke Presiden Joko Widodo. Ia menengarai pengembaliannya ke Mabes Polri yang tiba-tiba masih berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR itu.

“Alih-alih mendapatkan apresiasi, Pemohon malah dikembalikan ke kepolisian serta diberhentikan sejak 1 Februari 2020.” Rossa menyampaikannya dalam suratnya untuk Presiden Jokowi bertanggal 24 Februari 2020. Surat ini juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga seperti, Ombudsman Republik Indonesia, Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, hingga Kepala Polri.

Dalam suratnya Rossa menjelaskan bahwa pada 7-8 Februari 2020, terjadi upaya penangkapan terhadap beberapa orang yang ditengarai terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku. Kasus ini juga ditengarai melibatkan petinggi PDIP.

Dalam operasi itu, Rossa menjadi penyelidik sekaligus penyidik. “Pada operasi tersebut, pemohon sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan dari kepolisian merupakan salah satu penyidik sekaligus penyelidik yang ikut dalam proses penangkapan,” kata Rossa dalam surat.

Rossa menilai penangkapan itu seharusnya diapresiasi, karena bagian dari upaya mengatasi korupsi politik yang menjadi biang keladi mahalnya ongkos demokrasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Rossa dikembalikan ke institusi asalnya tak lama setelah operasi tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rossa menganggap pengembaliannya janggal. Ia tak pernah meminta untuk ditarik. Masa tugasnya baru berakhir pada 23 September 2020 dan masih bisa diperpanjang hingga 2024 dan 2026. Rossa mengatakan juga tak pernah melanggar etik KPK.

Selain itu ia juga menyinggung surat pembatalan penarikan oleh kepolisian yang dikirim Wakil Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya itu sampai mengirimkan surat pembatalan dua kali, yakni pada 21 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. “Dari pihak kepolisian pun tidak ingin melakukan penarikan.”

Alasan-alasan itu menjadi dasar Komisaris Rossa menyampaikan permohonannya kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan penarikannya ke kepolisian. Ia meminta untuk bisa bekerja kembali di KPK seperti sedia kala.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tinjau Pompanisasi di Kalibeji, Jokowi: Dilakukan di Semua Provinsi Agar Produktivitas Naik

1 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Tinjau Pompanisasi di Kalibeji, Jokowi: Dilakukan di Semua Provinsi Agar Produktivitas Naik

Presiden Jokowi meninjau program pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 19 Juni 2024.


150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

1 jam lalu

Paus Fransiskus setelah audiensi umum mingguan, di Lapangan Santo Petrus di Vatikan, 15 November 2023. REUTERS/Remo Casilli
150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal pada 5 September 2024. Juga hadiri pertemuan pemuka agama.


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

2 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

3 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau proyek pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan dari jurnalis seputar Pilkada Jateng dan Kaesang saat meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar


Disebut Beri Arahan Menangkan Ahmad Luthfi, Jokowi Lempar ke Partai

3 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Disebut Beri Arahan Menangkan Ahmad Luthfi, Jokowi Lempar ke Partai

Presiden Jokowi disebut memberikan arahan untuk mendukung Ahmad Luthfi di PIlkada Jawa Tengah.


Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapatkan bantuan sosial atau Bansos dari pemerintah.


PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PDIP menilai tidak akan mudah bagi Jokowi mengatur partai yang terlibat agar mendukung calon kepala daerah tertentu, khususnya di Pilgub Jakarta.


Jokowi Respons Wacana Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos: Nggak Ada

3 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Respons Wacana Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos: Nggak Ada

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait munculnya wacana keluarga korban judi online diberi bansos. Dia memastikan tidak ada bantuan tersebut.


Jokowi Sebut Program Pompanisasi untuk Tingkatkan Produktivitas Beras, Jawa Tengah Ditarget 11,1 Juta Ton

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Jokowi Sebut Program Pompanisasi untuk Tingkatkan Produktivitas Beras, Jawa Tengah Ditarget 11,1 Juta Ton

Jokowi mengatakan nantinya pemerintah juga akan mengadakan hujan buatan.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

4 jam lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.