Jokowi: Belum Ada Rencana Rombak Kabinet Indonesia Maju

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, di Aceh, Sabtu, 22 Februari 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, di Aceh, Sabtu, 22 Februari 2020. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan belum ada rencana untuk merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar belakangan, bahwa rombak kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

    "Sampai saat ini, saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana (reshuffle)," kata Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat ditemui seusai menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020.

    Isu reshuffle pertama kali disampaikan Dede Budhiyarto, relawan Jokowi yang ikut membantu pemenangan pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia mengatakan, isu kocok ulang kabinet itu dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para pendukungnya dari kalangan artis, influencer, dan pegiat media sosial, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 18 Februari 2020.

    Dede mengatakan, Presiden Jokowi merencanakan akan rombak kabinet dengan mengganti menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang bagus. "Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada reshuffle tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya ndak bagus bakalan dicukupkan." Dede mencuit melalui akun Twitter-nya @kangdede78.

    Isu ini semakin kuat, kala Lembaga Parameter Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei yang menyebut menteri bidang ekonomi menjadi sorotan publik selama 100 hari kerja periode kedua Jokowi. Alasannya, masyarakat kesulitan menjangkau harga yang tak menentu. "Kadang (harga) turun naik. Dan kedua, misalnya pertumbuhan ekonomi yang berhenti di 5 persen. Ketiga banyak masyarakat bilang untuk dapat kerja susah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara