Kasus Jiwasraya, Kejagung Gandeng OJK untuk Buka 2 Rekening Efek

Reporter

Para korban PT Asuransi Jiwasraya memutuskan duduk di lantai setelah dilarang naik ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Wisma Mulia II, Jakarta. Kamis, 6 Februari 2020. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung akan membuka dua dari 800 rekening efek yang diblokir dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, penyidik menemukan fakta bahwa dua rekening itu tidak ada kaitannya dengan Jiwasraya. "Ada dua yang akan dibuka setelah pencocokan dan klarifikasi," ujar Hari di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Februari 2020.

Mekanisme pembukaan blokir dua rekening itu akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, kata Hari, OJK yang berwenang membuka pemblokiran rekening efek.

Dalam proses pengusutan kasus Jiwasraya, penyidik telah memblokir 800 rekening efek yang diduga berkaitan dengan enam tersangka. Namun, Kejaksaan Agung menerima keluhan puluhan orang yang merasa dirugikan atas pemblokiran rekening itu.

Penyidik mempersilakan pemilik rekening yang akan memprotes untuk mengajukan pembukaan pemblokiran. "Kalau memang rekening itu tidak ada kaitannya dengan dugaan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), silakan mengajukan pembukaan blokir," ujar Hari.

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasrayaini. Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro, yang menjadi tersangka sejak 14 Januari 2020. Selain Benny, tersangka lain adalah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Dua tersangka lainnya adalah bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim.






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

1 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

3 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

3 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

4 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

4 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

5 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

5 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


Polisi Selidiki Dugaan Asap Kebakaran Ilalang Jadi Penyebab Kecelakaan di Tol Brebes

7 hari lalu

Polisi Selidiki Dugaan Asap Kebakaran Ilalang Jadi Penyebab Kecelakaan di Tol Brebes

Asap tebal akibat ilalang yang terbakar di tepi jalan tol menyebabkan pengendara mengurangi kecepatan. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan.