Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PSI Sebut akan Hadang Anies Maju Pilpres 2024

image-gnews
Dari kiri: Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Niluh Djelantik, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Mari Elka Pangestu dan Ahli Hukum Tahta Negara Bivitri Susanti usai seleksi caleg PSI di kantor DPP PSI, Jakarta, 22 April 2018. Isu yang akan diuji dalam seleksi ini adalah soal korupsi dan intoleransi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dari kiri: Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Niluh Djelantik, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Mari Elka Pangestu dan Ahli Hukum Tahta Negara Bivitri Susanti usai seleksi caleg PSI di kantor DPP PSI, Jakarta, 22 April 2018. Isu yang akan diuji dalam seleksi ini adalah soal korupsi dan intoleransi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni blak-blakan menyatakan ingin menghadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di pemilihan presiden 2024. Menurut survei versi Indo Barometer, selain Prabowo Subianto, Anies Baswedan adalah salah satu calon presiden terkuat untuk Pilpres 2024.

Antoni menjelaskan alasan PSI ingin menghadang Anies karena tidak ingin sosok yang membawa isu primordial dan retorika keagamaan yang bisa membelah masyarakat, menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

"Anies kini menjadi simbol populisme. Saya ingin mengajak kepada teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro terhadap nasionalisme, saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius menghadang figur yang fokus pada isu populisme ini," ujar Raja Juli di Hotel Atlet Century, Senayan pada Ahad, 23 Februari 2020.

Menurut Antoni, retorika sah-sah saja, tapi tanpa kinerja, semuanya menjadi nihil. "Apakah kata-kata dapat membebaskan Jakarta dari banjir? Pak Anies sebagai seorang Gubernur yang inkompeten, hanya menggunakan retorika tapi tanpa kerja," ujar Antoni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tokoh-tokoh nasionalis, kata Antoni, perlu didorong muncul. "Misalnya, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Ibu Risma, Pak Nurdin Abdullah dan tokoh-tokoh lain yang bisa menjadi pengganti Pak Jokowi," ujar dia.

"Saya kira dari kubu Pak Jokowi harus bisa mendorong tokoh-tokoh ini sekaligus untuk melakukan delegitimasi terhadap Pak Anies yang memang kerap menggunakan isu-isu populisme ini," ujar Antoni.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

3 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

3 jam lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

4 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

13 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

14 jam lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


H-2 Pengumuman KPU: Begini Aturan Laporan Dugaan TSM Agar Batalkan Hasil Pilpres 2024

18 jam lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
H-2 Pengumuman KPU: Begini Aturan Laporan Dugaan TSM Agar Batalkan Hasil Pilpres 2024

Pelanggaran TSM salah satu pelanggaran terberat dalam pemilu dan bisa mendiskualifikasi peserta pemilu. Namun, pembuktian pelanggaran TSM tergolong rumit


Begini Respons Kapolri Soal Kapolda Akan Dihadirkan TPN Ganjar-Mahfud Sebagai Saksi Kecurangan Pilpres 2024

19 jam lalu

Henry Yosodiningrat yang resmi menjadi kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa menjawab pertanyaan awak media di gedung Bareskrim Mabes Polri Pada, Selasa 18 Oktober 2022. Henry memberikan keterangan terkait pemeriksaan Teddy Minahasa yang ditunda karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit.Teddy Minahasa diduga melakukan jual beli barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. TEMPO/Aqsa Hamka
Begini Respons Kapolri Soal Kapolda Akan Dihadirkan TPN Ganjar-Mahfud Sebagai Saksi Kecurangan Pilpres 2024

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengungkapkan PDIP akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi dalam gugatan hasil Pilpres 2024.