RUU Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Pemerintah Lihat Opini Publik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah belum bersikap soal Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Pemerintah mempertimbangkan dulu seberapa mendesak regulasi ini. "Seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya buat apa," kata Ma'ruf di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.

    Selain itu, kata Ma'ruf, pemerintah akan melihat dulu reaksi dari masyarakat sebelum menentukan sikapnya."Jadi kami hanya merespons saja baik dari inisiatif itu sendiri dan juga tentu dari opini publik. Saya kira itu dan kami belum memberikan pendapat seperti apa," tuturnya.

    Menurut Ma'ruf Amin, dalam menjaga ketahanan keluarga yang penting adalah penguatan pendidikan karakter sejak dini

    Selain itu, kata dia, penting pula dalam menanamkan rasa saling pengertian di antara anggota keluarga. "Kalau bahasa agamanya jadi keluarga yang sakinah, harmonis, maslahat, sejahtera, penuh saling pengertian. Ini prinsip yang harus dikembangkan dan disosialisasikan," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.