DPR: Usul Fatwa Nikah Kaya-Miskin Seharusnya Tak Diucapkan Menko

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ace Hasan Syadzily mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy seharusnya tidak mengusulkan fatwa orang kaya menikah dengan orang miskin. "Itu pernyataan yang harusnya tidak disampaikan seorang Menko," kata Ace kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2020.

    Ace mengatakan pernikahan adalah urusan pribadi seseorang. Setiap warga negara pun berhak menentukan dengan siapa akan menikah.

    Menurut Ace, sebagai imbauan pernyataan itu boleh saja terlontar. Namun ia juga mengingatkan bahwa Muhadjir kini tak lagi sekadar dipandang sebagai tokoh agama, melainkan juga pejabat publik. "Kan harus kita lihat beliau bukan hanya tokoh agama, tapi juga tokoh publik," kata politikus Golkar ini.

    Muhadjir mengusulkan agar Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. Menurut dia, cara ini bisa mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

    Tokoh Muhammadiyah ini menyebut di Indonesia, ajaran agama acap kali disalahtafsirkan, seperti mencari jodoh harus yang setara. Akibatnya, orang miskin mencari pasangan sesama miskin, begitu pun orang kaya. Imbas selanjutnya adalah rumah tangga miskin baru.

    "Maka, mbok disarankan sekarang, Pak Menteri Agama bikin fatwa: yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata Muhadjir saat pidato pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

    Belakangan, Muhadjir menyebut ucapannya hanya intermeso dan ia tak serius mengusulkan. Namun jika ucapan itu dianggap salah satu solusi mengatasi kemiskinan, Muhadjir mempersilakan usul itu dipakai.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.