Mahfud MD Rapat Bareng Prabowo Bahas Pembelian Sukhoi SU-35

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta hari ini, Kamis, 20 Februari 2020. Rapat ini membahas perkembangan pengadaan Alutsista TNI Tahun 2020-2024.

    Berdasarkan agenda resmi Menko Polhukam, rapat kali ini akan mendiskusikan pula perkembangan pengadaan Pesawat Sukhoi SU-35.

    Dalam rapat itu hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Mintoro Yulianto. Hadir pula juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dan Deputi Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.

    Rencana pembelian Sukhoi SU-35 kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia beberapa waktu lalu. Di sana Prabowo menemui Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow, Selasa, 28 Januari 2020.

    Sepulangnya dari Rusia, Prabowo mengatakan masih terus mengkaji rencana ini. "Ya, kita lihat nanti. Semua kami evaluasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2020.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas tentang alutsista pada November 2019 lalu berpesan agar setiap pengadaan, terutama yang bekerja sama dengan negara lain, harus memastikan adanya proses alih teknologi. "Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.