Ini Daftar Pasal-pasal Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Darmayanti Lubis dalam acara Dialog Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan bertema "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Kerangka Ketahanan Keluarga" di Kantor DPRD Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, 28 September 2017.

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang masuk dalam program legislasi nasional DPR RI menjadi sorotan lantaran mengandung pasal-pasal yang memicu kontroversi. Draf RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Berikut pasal-pasal kontroversi RUU Ketahanan Keluarga :

-Donor sprema dan ovom bisa dipidana

Dalam pasal 193 draf RUU Ketahanan Keluarga menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Apabila tindakan menyangkut donor sperma ini melibatkan korporasi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Korporasi tersebut juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Bukan hanya itu, Pasal 140 juga mengatur bahwa orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain untuk memperjualbelikan, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan mandiri atau melalui lembaga juga akan dipidana.

-Sorugasi atay Sewa Rahim bisa dipidana

Pasal 141 RUU Ketahanan Keluarga menyatakan setiap Orang yang dengan sengaja melakukan surogasi atau menyewakan rahim untuk keperluan memperoleh keturunan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Di pasal 142 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

-Wajib Rehabilitasi bagi LGBT

Dalam pasal 87 draf RUU Ketahanan Keluarga Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Pada pasal 88 disebutkan bahwa badan tersebut nantinya dibentuk oleh pemerintah, Badan tersebut bertugas memberikan rehabilitasi sosial, psikologis, medis, dan/atau bimbingan rohani.

Pasal 74 draf RUU Ketahanan Keluarga mengatakan bahwa penyimpangan seksual merupakan salah satu sebab terjadinya krisis keluarga. Adapun kewajiban keluarga melaporkan anggotanya yang memiliki penyimpangan seksual ke badan yang menangani krisis keluarga tertuang dalam Pasal 86.






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

3 hari lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

3 hari lalu

Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera dibahas demi kemaslahatan masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Butuh penanganan berbeda dalam memahami kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan.


Senat AS Menyepakati RUU untuk Dukung Taiwan Secara Militer

17 hari lalu

Senat AS Menyepakati RUU untuk Dukung Taiwan Secara Militer

KebijakanSenat AS itu disepakati di tengah tekanan militer China di Selat Taiwan.


Tiga Isu Krusial RUU Provinsi Papua Barat Daya

32 hari lalu

Tiga Isu Krusial RUU Provinsi Papua Barat Daya

Di Kota Sorong sudah tidak ada lahan lagi untuk membangun pemerintahan baru


4 Polemik RUU Sisdiknas, Minim Pelibatan Publik

34 hari lalu

4 Polemik RUU Sisdiknas, Minim Pelibatan Publik

RUU Sisdiknas 2022 ini bersifat omnibus law


Apa Itu RUU Sisdiknas yang Menuai Kontroversi?

34 hari lalu

Apa Itu RUU Sisdiknas yang Menuai Kontroversi?

RUU Sisdiknas 2022 ini bersifat omnibus law, hukum yang banyak untuk semua di bidang pendidikan


CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

51 hari lalu

CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

Kominfo berencana mengembangkan search engine karya anak bangsa untuk menandingi Google dan melebur aplikasi menjadi satu super app


Senat Amerika Serikat Loloskan RUU Subsidi untuk Pabrik Semikonduktor

28 Juli 2022

Senat Amerika Serikat Loloskan RUU Subsidi untuk Pabrik Semikonduktor

Agar bisa bersaing baik dengan Cina, Senat Amerika Serikat meloloskan RUU untuk memberikan pendanaan pada pabrik semikonduktor.


Presiden Filipina Veto RUU Usulan Saudara Perempuannya Sendiri

3 Juli 2022

Presiden Filipina Veto RUU Usulan Saudara Perempuannya Sendiri

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memveto RUU inisiatif saudara perempuannya, Senator Imee Marcos


RUU Pemekaran Papua akan Dibahas di Rapat Paripurna

29 Juni 2022

RUU Pemekaran Papua akan Dibahas di Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR menyetujui Draft 3 (tiga) RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.