Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhadjir Effendy Usulkan Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Reporter

image-gnews
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. Menurut dia hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan.

Menurut Muhadjir, ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan. Di antaranya mencari jodoh yang setara. “Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia.” Sehingga ia menyarankan Menteri Agama membuat fatwa. “Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," tutur Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakartq, Rabu 19 Februari 2020.

Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan daya angka rumah tangga miskin di Indonesia yang telah mencapai 5 juta keluarga. Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga linier dengan meningkatnya penyakit seperti kerdil atau stunting. "Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai solusinya, Mantan Mendikbud itu memintan Menag Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa yang mengharuskan orang miskin menikah dengan orang kaya, begitu pun sebaliknya.

Muhadjir Effendy juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia. Program ini menurutnya sudah diterapkan di Korea, Malaysia, dan Singapura. Pasangan yang belum kuat secara ekonomi harus melalui program kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Tujuannya agar setelah menikah mereka menjadi rumah tangga yang mapan secara ekonomi.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

1 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

2 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

2 hari lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma, mengaku akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

2 hari lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

3 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

Pemberian bantuan sosial kepada pelaku judi online dan keluarga dianggap sebagai bentuk kemalasan pemerintah mengatasi judi online.


150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

3 hari lalu

Paus Fransiskus setelah audiensi umum mingguan, di Lapangan Santo Petrus di Vatikan, 15 November 2023. REUTERS/Remo Casilli
150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal pada 5 September 2024. Juga hadiri pertemuan pemuka agama.


Pemain Judi Online Dapat Bansos, Celios: Mereka Tidak Layak Disebut Korban

3 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pemain Judi Online Dapat Bansos, Celios: Mereka Tidak Layak Disebut Korban

Nailul Huda menegaskan pemain judi online tidak dapat disebut korban karena secara sadar melanggar aturan negara.


Menag Yaqut Sebut RI Tahun Depan Dapat Kuota Haji 221.000 Orang

3 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan) selaku Amirul Hajj tiba di Masjidil Haram untuk menunaikan umrah wajib di Makkah, Arab Saudi, Senin 10 Juni 2024. Menag akan memimpin misi haji Indonesia pada puncak pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan wukuf di Arafah pada 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Yaqut Sebut RI Tahun Depan Dapat Kuota Haji 221.000 Orang

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia mendapat kuota haji 221.000 orang pada tahun depan


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

4 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.