"

Muhadjir Effendy Usulkan Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Reporter

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. Menurut dia hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan.

Menurut Muhadjir, ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan. Di antaranya mencari jodoh yang setara. “Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia.” Sehingga ia menyarankan Menteri Agama membuat fatwa. “Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," tutur Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakartq, Rabu 19 Februari 2020.

Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan daya angka rumah tangga miskin di Indonesia yang telah mencapai 5 juta keluarga. Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga linier dengan meningkatnya penyakit seperti kerdil atau stunting. "Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta." 

Sebagai solusinya, Mantan Mendikbud itu memintan Menag Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa yang mengharuskan orang miskin menikah dengan orang kaya, begitu pun sebaliknya.

Muhadjir Effendy juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia. Program ini menurutnya sudah diterapkan di Korea, Malaysia, dan Singapura. Pasangan yang belum kuat secara ekonomi harus melalui program kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Tujuannya agar setelah menikah mereka menjadi rumah tangga yang mapan secara ekonomi.”








Kajian Ramadhan, Ketua Umum Muhammadiyah: Jihad Ekonomi untuk Memerangi Kejahatan

1 hari lalu

Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kajian Ramadhan, Ketua Umum Muhammadiyah: Jihad Ekonomi untuk Memerangi Kejahatan

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan jihat ekonomi untuk memerangi kejahatan dalam acara kajian Ramadhan.


11 Penolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Dari Parpol, Ormas hingga Gubernur

2 hari lalu

Massa aksi yang tergabung dalam PA 212 membawa poster saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan mereka terhadap ikutnya Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 yang bakal digelar di Indonesia Mei 2023.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
11 Penolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Dari Parpol, Ormas hingga Gubernur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi yang terbaru yang menolak kedatangan timnas U-20 Israel di Piala Dunia U-20 2023.


Menag: Kedatangan Timnas Israel Tak Ada Hubungan dengan Isu Agama

2 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023. Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama resmi menetapkan biaya haji atau biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 M sebesar Rp49,8 juta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menag: Kedatangan Timnas Israel Tak Ada Hubungan dengan Isu Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut masalah Timnas Israel ini tidak ada hubungannya dengan isu agama.


Menteri Agama Soal Penutupan Patung Bunda Maria: Didirikan Tanpa Prosedur

2 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji dan alokasi kuota pengawas haji tahun 1443H/2022M. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Agama Soal Penutupan Patung Bunda Maria: Didirikan Tanpa Prosedur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, Yogya dilakukan sendiri oleh pemiliknya, bukan oleh warga seperti yang diberitakan.


Menag Yaqut Bersyukur Pelaksanaan Puasa Ramadan Tahun Ini Serentak

3 hari lalu

Pembacaan Sidang Isbat 1 Ramadan Jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023 oleh Kemenag RI di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2023. TEMPO/Tika
Menag Yaqut Bersyukur Pelaksanaan Puasa Ramadan Tahun Ini Serentak

Menag Yaqut Cholil Qoumas merasa bersyukur bahwa momen 1 Ramadan dapat dilaksanakan serentak berbagai kalangan masyarakat Islam di Indonesia.


Apa Arti Mustahik Zakat, Berikut Penjelasannya

4 hari lalu

Panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah memakai masker dan sarung tangan guna mengantisipasi penyebaran serta penularan COVID-19 saat menerima zakat fitrah di Desa Ilie, Ulee Kareng, Banda Aceh, Ahad, 17 Mei 2020. ANTARA/Irwansyah Putra
Apa Arti Mustahik Zakat, Berikut Penjelasannya

Orang penerima zakat disebut mustahik dan mengeluarkan zakat disebut muzaki. Golongan mana saja yang bisa disebut mustahik?


Soal Penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

4 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Komisi X DPR telah menyetujui proses naturalisasi terhadap empat atlet tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Muhadjir Effendy menegaskan bakal mengambil jalan tengah terhadap penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023.


Gubernur Bali I Wayan Koster Tolak Timnas Israel Main di Pulau Dewata, Sudah Kirim Surat ke Menpora

5 hari lalu

Gubernur Bali I Wayan Koster. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Gubernur Bali I Wayan Koster Tolak Timnas Israel Main di Pulau Dewata, Sudah Kirim Surat ke Menpora

Surat penolakan Gubernur Bali terhadap keikutsertaan timnas Israel telah dikirim ke Menpora pada 14 Maret.


Soal Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Perempuan

5 hari lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggelar launching bulan pemuda dan kick off pesantren preneur di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Selasa (28/9). Kemenpora dinilai mampu menjadikan pondok pesantren sebagai pusat ekonomi kerakyatan.(foto:egan/kemenpora.go.id)
Soal Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Perempuan

Airlangga Hartarto memberi sinyal soal sosok Menpora baru yang namanya telah dia serahkan ke Presiden Jokowi.


Proses Naturalisasi Pemain Timnas U-20, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struick, Sudah Disetujui Komisi X DPR

6 hari lalu

Plt Menpora Muhadjir Effendy saat menjajal ruang Media Center Kemenpora, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Randy
Proses Naturalisasi Pemain Timnas U-20, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struick, Sudah Disetujui Komisi X DPR

Selanjutnya, PSSI dan Menpora akan melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR untuk pengesahan naturalisasi pemain timnas U-20 Indonesia.