BNPT Minta Komitmen Pemda Bantu Cegah Radikalisme

Reporter

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Suhardi Alius mempersoalkan komitmen dan respons dari kepala daerah yang beragam dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

"Ini saya laporkan agar Pak Sekjen Mendagri dan Ditjen Polhum yang membawahi Kantor Kesbangpol Provinsi yang ada hadir, bisa memberi catatan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih besar bagi penanganan teroris," kata Suhardi saat pelantikan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) 32 provinsi, di Jakarta, Senin malam, 17 Februari 2020.

Suhardi mencontohkan saat penanganan 75 deportan yang mau masuk ke Suriah via Turki. Kala itu, BNPT bersama Kementerian Sosial melakukan deradikalisasi selama satu bulan.

Namun, menurut Suhardi, pihaknya tak yakin deradikalisasi satu bulan bisa mengubah paham radikal pada 75 orang itu. Sebab, diduga para deportan Turki itu sudah lebih lama terpapar, sehingga perlu ada pembinaan lanjutan di daerah.

Sayangnya, kata Suhardi, respons berbagai daerah asal deportan itu berbeda-beda mulai dari hanya menjemput hingga membina mereka antara lain dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi.

Padahal, menurut Suhardi, sudah ada nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan BNPT pada 2018 dalam upaya penanganan kasus seperti itu. "Perlu ada regulasi atau komitmen langsung operasional kepala daerah mulai provinsi, kabupaten-kota dalam mendukung peran BNPT dan FKPT," kata dia.

Berdasarkan hasil penelitian pada 2019, Suhardi mengatakan ada lima daerah yang sangat rawan terjadinya terorisme dan radikalisme, yakni Aceh, Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Meski begitu, ia meminta daerah lain tetap waspada.

"Jangan pernah berkata aman-aman saja, kami bebas dari radikalisme dan terorisme. Pasalnya, selama ada jaringan di situ ada potensi radikalisme dan terorisme," kata Suhardi.

Menurut Suhardi, banyak kasus warga terpapar radikalisme dan terorisme dari belajar agama melalui internet. Sehingga, kata dia, sangat penting menggali  kearifan lokal dalam menumbuhkan imunitas terhadap paham radikalisme itu.

"Seandainya peran, RT, RW dan seluruh perangkat dan organisasi daerah berjalan baik, maka kasus radikalisme dan terorisme tidak bisa tumbuh, ini yang kita harap dari FKPT dan peran kepala daerah," kata Suhardi.






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

7 jam lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Pelaku Perampokan Toko Emas di ITC BSD Terlacak dari Sidik Jari

13 jam lalu

Pelaku Perampokan Toko Emas di ITC BSD Terlacak dari Sidik Jari

Polisi berhasil melacak pelaku perampokan toko emas di ITC BSD dari sidik jari yang tertinggal di TKP.


4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

2 hari lalu

4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

Empat pelaku perampokan toko emas di Tangerang Selatan sudah ditangkap.


Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

2 hari lalu

Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

Anggota MIT itu tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya pada Kamis, 29 September 2022.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

3 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

4 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

4 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

4 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

4 hari lalu

India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

Pemerintah India membekukan kelompok Islam Popular Front of India (PFI) dan afiliasinya karena dinilai terlibat "terorisme"