BIN dan Polisi Bertemu Buruh Soal Omnibus Law, Ombudsman: Offside

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaKomisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menilai pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia dalam diskusi membahas omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan kelompok buruh tidaklah relevan. Dia meminta agar pemerintah tak berlebihan.

    "Menurut saya pemerintah jangan offside lah, jangan berlebihan juga, nanti akhirnya malah memperkeruh suasana," kata Alamsyah ketika diwawancarai Tempo pada Kamis malam, 13 Februari 2020.

    Petinggi BIN dan Kepolisian sebelumnya turut terlibat dalam diskusi omnibus law RUU Kerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah serikat pekerja pada 14 Januari lalu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membicarakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

    Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menganggap kehadiran BIN dan polisi biasa saja. "Kalau ada koordinasi dengan BIN, dengan Polri, masa enggak boleh? Itu kan biasa-biasa saja," kata Ida di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari lalu.

    Ida menyebut keberadaan aparat keamanan dan intelijen itu sebagai deteksi dini. Ia beralasan para serikat pekerja dan serikat buruh perlu berkoordinasi dengan kepolisian jika ingin menggelar aksi demonstrasi di jalan.

    "Ya kalau demo, ini kan tidak sedang demo. Maksud saya, kita itu dalam bernegara harus ada etikanya, power harus digunakan sesuai fatsunnya," kata Alamsyah Saragih.

    Adapun dalam pembahasan atau diskusi, menurut Alamsyah, aparat kepolisian dan intelijen tak relevan terlibat. Alamsyah juga mengingatkan pemerintah bahwa perbedaan pendapat ihwal materi omnibus law RUU Cipta Kerja lazim saja sebagai bagian dari demokrasi.

    "Memang tidak semua keinginan bisa ditampung pemerintah, tapi kalau ada yang tidak tertampung ya tugas berikutnya memikirkan skema dan afirmasi apa untuk mereka," ujar dia.

    Alamsyah mengatakan keberadaan BIN dan polisi akan memberikan kesan buruk meskipun mungkin tujuannya tak seperti itu. Publik, kata dia, bisa berspekulasi macam-macam dan menyangka tengah diintimidasi melalui aparat.

    "Tidak baiklah membuat kebijakan yang sangat mempengaruhi perjalanan bangsa ini tapi dengan cara-cara yang kurang beradab," ujar Alamsyah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.