BIN dan Polisi Bertemu Buruh Soal Omnibus Law, Ombudsman: Offside

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaKomisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menilai pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia dalam diskusi membahas omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan kelompok buruh tidaklah relevan. Dia meminta agar pemerintah tak berlebihan.

"Menurut saya pemerintah jangan offside lah, jangan berlebihan juga, nanti akhirnya malah memperkeruh suasana," kata Alamsyah ketika diwawancarai Tempo pada Kamis malam, 13 Februari 2020.

Petinggi BIN dan Kepolisian sebelumnya turut terlibat dalam diskusi omnibus law RUU Kerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah serikat pekerja pada 14 Januari lalu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membicarakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menganggap kehadiran BIN dan polisi biasa saja. "Kalau ada koordinasi dengan BIN, dengan Polri, masa enggak boleh? Itu kan biasa-biasa saja," kata Ida di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari lalu.

Ida menyebut keberadaan aparat keamanan dan intelijen itu sebagai deteksi dini. Ia beralasan para serikat pekerja dan serikat buruh perlu berkoordinasi dengan kepolisian jika ingin menggelar aksi demonstrasi di jalan.

"Ya kalau demo, ini kan tidak sedang demo. Maksud saya, kita itu dalam bernegara harus ada etikanya, power harus digunakan sesuai fatsunnya," kata Alamsyah Saragih.

Adapun dalam pembahasan atau diskusi, menurut Alamsyah, aparat kepolisian dan intelijen tak relevan terlibat. Alamsyah juga mengingatkan pemerintah bahwa perbedaan pendapat ihwal materi omnibus law RUU Cipta Kerja lazim saja sebagai bagian dari demokrasi.

"Memang tidak semua keinginan bisa ditampung pemerintah, tapi kalau ada yang tidak tertampung ya tugas berikutnya memikirkan skema dan afirmasi apa untuk mereka," ujar dia.

Alamsyah mengatakan keberadaan BIN dan polisi akan memberikan kesan buruk meskipun mungkin tujuannya tak seperti itu. Publik, kata dia, bisa berspekulasi macam-macam dan menyangka tengah diintimidasi melalui aparat.

"Tidak baiklah membuat kebijakan yang sangat mempengaruhi perjalanan bangsa ini tapi dengan cara-cara yang kurang beradab," ujar Alamsyah.






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

17 menit lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

2 jam lalu

Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

Selain melanggar regulasi FIFA, penggunaan gas air mata sangat tidak dibenarkan oleh Amnesty Internasional.


Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

5 jam lalu

Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

Serikat buruh kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 12 Oktober 2022.


Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Siapa Saja Polisi yang Menjalani Sanksi Demosi Terseret Kasus Ferdy Sambo?

1 hari lalu

Siapa Saja Polisi yang Menjalani Sanksi Demosi Terseret Kasus Ferdy Sambo?

Kasus Ferdy Sambo menyeret banyak polisi dalam pelanggaran etik, sebagian menjalani sanksi demosi


Profil KS Tubun, Satu-Satunya Polisi Menjadi Pahlawan Revolusi Korban G30S

1 hari lalu

Profil KS Tubun, Satu-Satunya Polisi Menjadi Pahlawan Revolusi Korban G30S

Selain ketujuh perwira TNI, seorang polisi yang menjadi korban G30S, dia adalah KS Tubun. Bagaimana ia duel di malam 30 September 1965.


Polisi Pegang Alat Bukti Visum Lesti Kejora sebagai Pelapor KDRT Rizky Billar

2 hari lalu

Polisi Pegang Alat Bukti Visum Lesti Kejora sebagai Pelapor KDRT Rizky Billar

Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa dua orang saksi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Lesti Kejora.


Lesti Kejora Laporkan KDRT Rizky Billar, Polisi Akan Beri Keterangan Siang Ini

2 hari lalu

Lesti Kejora Laporkan KDRT Rizky Billar, Polisi Akan Beri Keterangan Siang Ini

Polres Metro Jakarta Selatan belum menerima hasil visum et repertum Lesti Kejora yang diduga mendapat perlakuan KDRT.


Operasi Zebra 3-16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi

3 hari lalu

Operasi Zebra 3-16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2022 pada 3 Oktober hingga 16 Oktober mendatang di seluruh Indonesia.