Survei: Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masuk dalam tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam surveinya, masyarakat yang puas pada penegakan hukum 63,6 persen dan untuk pemberantasan korupsi 61,5 persen.

Tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 ini secara berturut-turut antara lain: peningkatan ekonomi keluarga (64.7 persen), penegakan hukum (63,6 persen),
kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen).

“Bila Agustus 2019 kepuasan publik terendah hanya diisi persoalan ekonomi, namun di tahun 2020 ini faktor penegakan hukum dan penegakan korupsi masuk dalam kategori tingkat kepuasan terendah”, kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Februari 2020.

Rendahnya kepuasan pada sektor pemberantasan korupsi, menurut Hasanuddin, sejalan dengan mayoritas publik yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Dalam survei ini disebutkan 46,8 persen responden mengaku ‘Tahu’ tentang revisi ini. Dari responden yang menjawab tahu ini, sebagian besar (61,3 persen) menjawab ‘Tidak Setuju’ jika UU KPK di revisi.

"Besarnya ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK terlihat menjadi salah satu sebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan Korupsi pada 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi ini, sehingga Jokowi perlu melakukan langkah strategis memperkuat eksistensi KPK agar usaha pemberantasan Korupsi tidak makin terperosok di mata publik," ucap dia.

Survei ini dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 persen dan Tingkat Kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.






Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

2 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

12 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

14 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

18 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

18 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

19 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

19 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

21 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

21 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

22 jam lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan