Survei Alvara: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Menurun

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Alvara Research Center menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam periode 100 hari pertamanya sebesar 69,4 persen.

Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan dibandingkan survei-survei sebelumnya, ini pertama kalinya tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen.

“Penurunanan tingkat kepuasan publik ini menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru ini," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang Tempo terima, Kamis, 13 Februari 2020.

Survei ini dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 persen dan Tingkat Kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

Menurut Hasanuddin, kepuasan publik ini lebih rendah jika dibandingkan pada pengukuran tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015, yakni sebesar 77,2 persen.

Hasanuddin menuturkan ada tujuh aspek yang memiliki kepuasan tertinggi di Januari 2020, yaitu: transportasi publik (84,8 persen), pendidikan (84,4 persen), telekomunikasi dan internet (83 persen), pembangunan infrastruktur (80,9 persen), layanan kependudukan (78,5 persen), kesehatan (77,6 persen) dan kebebasan berpendapat (74,7 persen).

Bila dibandingkan dengan survei publik di akhir periode pertama pemerintahan Jokowi (Agustus 2019) semua aspek tersebut mengalami penurunan. Saat itu, sektor telekomunikasi dan internet menjadi aspek yang paling tinggi mendapat kepuasan dari masyarakat (87,9 persen) disusul Transportasi Publik (86,5 persen), pendidikan (85,3 persen), pembangunan infrastruktur (84,7 persen), kesehatan (82,7 persen), dan layanan kependudukan (81,9 persen).

Melihat perbandingan ini, kesehatan, telekomunikasi dan internet, dan kebebasan berpendapat adalah aspek yang mengalami penurunan terbesar bila dibanding hasil survei Agustus 2019.

"Naiknya iuran BPJS, pembatasan akses internet secara terbatas beberapa waktu lalu ternyata berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan publik," kata Hasanuddin.

Sementara itu tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 ini secara berturut-turut antara lain: peningkatan ekonomi keluarga (64.7 persen), penegakan hukum (63,6 persen), kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen).

“Bila Agustus 2019 kepuasan publik terendah hanya diisi persoalan ekonomi, namun di tahun 2020 ini faktor penegakan hukum dan penegakan korupsi masuk dalam kategori tingkat kepuasan terendah”, kata Hasanuddin.

Rendahnya kepuasan pada sektor pemberantasan korupsi, menurut Hasanuddin, sejalan dengan mayoritas publik yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Dalam survei ini disebutkan 46,8 persen responden mengaku ‘Tahu’ tentang revisi ini. "Dari responden yang menjawab tahu ini, sebagian besar (61,3 persen) menjawab ‘Tidak Setuju’ jika UU KPK di revisi," katanya.






Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

1 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

1 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

4 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

13 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

14 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.


Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

16 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

16 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.


Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

17 jam lalu

Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Nama-nama pimpinan dan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan ini sudah dilaporkan Mahfud ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

18 jam lalu

Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

Jokowi mengatakan Indonesia masih dipercaya perusahaan-perusahaan besar dunia sebagai tujuan investasi meskipun terjadi krisis finansial global.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

18 jam lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.