Pengacara Novel Baswedan Pertanyakan Rekonstruksi yang Tertutup

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua warga barjalan untuk memberikan kesaksian saat rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2020. Novel disiram air keras seusai menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya pada 11 April 2017. Penyiraman ini membuat kedua mata Novel terluka parah. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Dua warga barjalan untuk memberikan kesaksian saat rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2020. Novel disiram air keras seusai menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya pada 11 April 2017. Penyiraman ini membuat kedua mata Novel terluka parah. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, M. Isnur mempertanyakan sikap polisi yang menggelar rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan secara tertutup. Sikap ini berbeda dibandingkan saat polisi merekonstruksi kasus-kasus lain.

    "Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa dalam kasus ini menjadi berbeda dengan rekonstruksi dalam kasus-kasus lain," kata Isnur saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Februari 2020.

    Menurut Isnur, sikap polisi ini justru menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. "Bahwa memang dalam pengungkapan kasus ini penuh kejanggalan seperti kecurigaan sebelumnya," kata dia.

    Sebelumnya polisi menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian penyiraman air keras, pada Jumat dini hari tadi. Namun aktivitas itu berlangsung tertutup. Media yang meliput tidak diizinkan mendekat.

    Kasus penyiraman terhadap penyidik sejior KPK itu terjadi pada 11 April 2017. Saat itu, Novel disiram air keras di dekat rumahnya setelah menunaikan salat subuh di masjid.

    Polisi menetapkan dua personel polisi aktif sebagai tersangka penyerangan Novel Baswedan. Mereka adalah Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.