Setara: Pemerintah Bentuk Tim untuk Mendata WNI Eks ISIS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • WNI yang Kabur dari ISIS Segera Diinterogasi

    WNI yang Kabur dari ISIS Segera Diinterogasi

    TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mendesak pemerintah membentuk tim advance dan mengirimnya ke Suriah. Fungsi tim ini untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia (WNI) mencari profil dan sejauh mana keterlibatan mereka dengan ISIS. Keberadaan Tim dan tugas identifikasi bukan sekedar mendapatkan informasi siapa identitas WNI eks ISIS itu, akan tetapi juga menyusun profiling secara utuh atas mereka. “Termasuk sejauh mana kaitan, kedalaman interaksi, dan keterlibatan mereka dalam jaringan ISIS,” ujar Direktur Riset Setara Institute Halili melalui keterangan tertulis, Jumat 7 Februari 2020.

    Tim advance ini juga bisa ditugasi mewakili Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan otoritas Kurdi dan kerjasama intelejen dengan negara lain yang memiliki keterkaitan isu dengan ISIS.

    Setara juga menyarankan, pascakerja tim advance rampung dan WNI eks anggota ISIS kembali ke Indonesia, pemerintah harus menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil.

    Berdasar profil yang didalami tim advance, menurut Halili, saat itu pemerintah sudah mengantongi orang-orang yang punya keterlibatan dalam dengan ISIS. Orang yang terlibat dalam kegiatan ISIS dinilai patut dihukum dan diadili. Sedangkan orang yang sekedar simpatisan tidak demikian. “Mereka yang sekedar simpatisan ISIS perlu mengikuti proses deradikalisasi dan disengagement.”

    Pemerintah Indonesia berencana memulangkan 600 WNI eks ISIS. Menteri Agama Fachrul Razi bahkan menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

    Rencana pemulangan itu masih dalam tahap pembahasan yang dipimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.