Polemik Pemulangan Penyidik, Pusako: Pimpinan KPK Bisa Digugat

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis bersama lima komisioner KPK usai melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO | Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan terkait polemik pemulangan penyidik. Sebab, pemulangan tiba-tiba itu dinilai mengganggu proses penyidikan kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

"Terhadap itu pimpinan KPK dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenakan pidana menghalang-halangi proses penyidikan," kata Feri saat dihubungi, Kamis, 6 Februari 2020.

Penyidik yang dipulangkan oleh KPK ialah Komisaris Rossa Purbo Bekti. Rossa masuk dalam tim yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu pada 8 Januari 2020. Kasus ini juga menyeret kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Beberapa hari setelah OTT, Rossa ditarik oleh kepolisian. Belakangan kepolisian membatalkan penarikan itu. Namun, KPK ternyata telah menerbitkan surat pemberhentian untuk Rossa.

Tak cuma Rossa anggota tim OTT kasus KPU yang ditarik oleh instansi asalnya. Jaksa Yadyn Palebangan juga ditarik oleh Kejaksaan Agung. Yadyn adalah anggota tim supervisi operasi penangkapan. Penarikan ini ditengarai diawali dengan permintaan dari KPK.

Feri menganggap penarikan itu ganjil karena kedua penyidik adalah orang yang menangani perkara Harun Masiku. Ia mengatakan bukan tidak mungkin publik menduga pimpinan KPK menjalankan kepentingan pihak yang terkait dengan perkara.

Terlebih, kata Feri, tidak ada perintah penarikan dari Mabes Polri terhadap Rossa. "Sehingga bukan tidak mungkin respon pimpinan untuk mengembalikan penyidik ke institusi asal terkesan malah mengganggu proses penyidikan," ujarnya.






Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

39 menit lalu

Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo ke Kejari Jakarta Selatan hari ini


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

45 menit lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

1 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

6 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

7 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.