TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasani bin Zuber meminta pemerintah tidak gegabah memulangkan WNI eks ISIS. Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga negara lain mengkaji lebih mendalam tentang dampak baik dan buruk rencana pemulangan tersebut.
"Harus ada kajian dulu, tak boleh ujug-ujug memulangkan, sebab mereka itu terpapar radikaismel yang tak sejalan NKRI dan Pancasila," kata Hasani, usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Yayasan Ahlussunnah Waljamaah, Desa Alaskokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Selasa, 4 Februari 2020.
Pernyataan Hasani ini menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut BNPT akan memulangkan warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah.
Menag menyebut 600 WNI yang tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan dan kini mereka terlantar setelah ISIS kalah.
Menurut Hasani, kajian itu dibutuhkan agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan jika nantinya keputusan pemerintah adalah memulang para simpatisan ISIS itu dengan alasan kemanusiaan karena saat ini mereka terlantar di Timur Tengah.
Misalnya, kata dia, harus disiapkan tempat dan metode khusus pembinaan tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi dan toleransi. Sebab, mereka telah berbaiat kepada ISIS yang artinya tidak mengakui NKRI dan Pancasila.
"Ideologi ISIS itu sangat radikal, jangan sampai setelah pulang justru menjadi sumber masalah yang sulit dikendalikan oleh negara," ujar Ketua GP Ansor Bangkalan ini.
