Ketua MPR Sebut WNI yang Dikarantina di Natuna Bukan Orang Sakit

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara mengajak para WNI yang dikarantina untuk berolahraga pagi di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Lokasi karantina ini diprotes warga karena jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Twitter/@Kemenkes

    Tentara mengajak para WNI yang dikarantina untuk berolahraga pagi di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Lokasi karantina ini diprotes warga karena jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Twitter/@Kemenkes

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberi penjelasan kepada masyarakat Natuna terkait ratusan WNI yang berada di sana. Ia meminta pemerintah menginformasikan jika WNI yang ada di sana tidak berbahaya meski baru kembali dari Cina.

    "Kami imbau kepada pemerintah khususnya yang menangani ini menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat, khususnya warga Natuna, bahwa mereka bukanlah berbahaya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

    Bamsoet-sapaan Bambang-menjelaskan jika WNI itu bukan orang sakit. Mereka hanya berada di sana selama 14 hari untuk observasi kesehatan. Ia meminta warga Natuna untuk mau berbesar hati menerima kehadiran mereka.

    "Saya minta kepada warga Natuna terimalah mereka dengan tangan terbuka, karena bagaimana pun juga mereka saudara-saudara kita sebagai sesama anak bangsa," katanya.

    Situasi di Natuna belakangan memanas karena adanya penolakan dari masyarakat terhadap pemilihan wilayah mereka sebagai lokasi observasi WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, Cina, terkait virus Corona. Masyarakat khawatir mereka ikut terpapar dengan adanya karantina di sana.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan kegaduhan ini akibat miskomunikasi. "Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," katanya.

    Mahfud berjanji agar masalah ini dapat segera diselesaikan. "Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.