KPK Belum Tangkap Harun Masiku, Politikus Demokrat Bilang Begini

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak kunjung menangkap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Benny menilai hal ini menandakan bahwa pertarungan sekarang bukan lagi antara KPK bersama pejuang antikorupsi melawan Harun Masiku. "Melainkan telah berpindah menjadi pertarungan antara gerakan rakyat semesta (great refusal) melawan kekuasaan yang tampaknya menjadi bunker raksasa tempat Masiku bersembunyi," kata Benny melalui pesan singkat, Selasa, 4 Februari 2020.

Benny mengatakan penangkapan Harun penting untuk membongkar praktik dugaan suap-menyuap di Pemilihan Umum 2019. Namun meski sudah menjadi tersangka sejak 9 Januari lalu, KPK belum berhasil menangkap Harun hingga sekarang.

"Masiku, menurut saya, saat ini di tempatnya bersembunyi merasa terbelenggu dan berada dalam kondisi ketakutan mendalam. Kita harus selamatkan Masiku karena itu pintu masuk bongkar praktik suap-menyuap dalam Pemilu lalu," kata Benny.

Benny juga menyebut saat ini KPK tak berdaya. Dia lantas mengajak publik untuk menyokong KPK kembali menjalankan fungsinya dalam penindakan korupsi tanpa pandang bulu.

"Rakyat harus bantu KPK agar kuat dan tidak takut demi negara dan hukum untuk runtuhkan tembok yang memisahkan Masiku dengan kita," ujar dia.

Harun Masiku merupakan calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pemilu 2019. Dia maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Kasus ini turut menyeret PDIP sebab partai banteng itu berkukuh mengajukan nama Harun. Di sisi lain, KPU menetapkan Riezky Aprilia, caleg PDIP dari dapil Sumsel I yang memperoleh suara terbanyak setelah Nazarudin Kiemas.

Keberadaan Harun pun sempat simpang siur lantaran Imigrasi menyebutnya pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020, dua hari sebelum penangkapan Wahyu Setiawan. Hingga medio Januari, Imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM yang juga politikus PDIP, Yasonna Laoly berkukuh Harun belum kembali ke Indonesia.

Penelusuran Tempo membuktikan sebaliknya. Harun diduga sudah berada di Tanah Air pada 7 Januari petang. Pada 21 Januari, istri Harun, Hildawati mengakui suaminya memberi kabar sudah berada di Indonesia pada 7 Januari.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan belum ada perkembangan dalam pencarian Harun. "Belum ada yang terbaru untuk kami sampaikan ke teman-teman," kata Ali Fikri di kantornya, Senin, 3 Februari 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI






Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

38 detik lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

2 jam lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

14 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

14 jam lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

15 jam lalu

Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin diwarnai candaan seputar Dewan Kolonel yang diinisiasi politkus PDIP Johan Budi Pribaowo.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

17 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

19 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

19 jam lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.