TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan pencopotan Ronny Sompie dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi menunjukkan ada persoalan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Pencopotan Dirjen Imigrasi ini membuktikan bahwa ada masalah yang tersembunyi di Kemenkumham. Ini harus diungkap ke publik," kata Juru bicara PKS Pipin Sopian lewat pesan singkat, Selasa, 28 Januari 2020.
Pipin pun mengkritik sikap diam yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, peristiwa ini menunjukkan oligarki politik di lingkaran kekuasaan. "Intervensi oligarki politik sangat kentara dalam kasus ini," ujar dia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie. Yasonna mengatakan pencopotan ini terkait adanya tim independen terkait kasus Harun Masiku. Ronny tergabung dalam tim tersebut.
"Supaya tidak ada konflik kepentingan dalam tim independen itu, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," kata Yasonna pada Selasa, 28 Januari 2020.
Yasonna menuturkan sudah menunjuk Inspektorat Jenderal Jhoni Ginting sebagai pelaksana tugas Ditjen Imigrasi. "Saya ingin tim ini bisa bekerja independen dalam penelusuran itu, makanya saya memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," ujar Yasonna.
Harun merupakan kader PDIP yang menjadi tersangka atas dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, keberadaan Harun tidak diketahui. Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia.
Yasonna yang juga kader PDIP membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu. Dia mengatakan tim independen tersebut dibentuk untuk menepis tuduhan dirinya berbohong soal kepulangan Harun ke Indonesia.
