Ronny Sompie Dicopot, PKS: Bukti Ada Masalah di Kemenkumham

Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie, memberikan keterangan pers di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, 7 Mei 2015. Mereka telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan pencopotan Ronny Sompie dari posisi Direktur Jenderal Imigrasi menunjukkan ada persoalan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pencopotan Dirjen Imigrasi ini membuktikan bahwa ada masalah yang tersembunyi di Kemenkumham. Ini harus diungkap ke publik," kata Juru bicara PKS Pipin Sopian lewat pesan singkat, Selasa, 28 Januari 2020.

Pipin pun mengkritik sikap diam yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, peristiwa ini menunjukkan oligarki politik di lingkaran kekuasaan. "Intervensi oligarki politik sangat kentara dalam kasus ini," ujar dia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie. Yasonna mengatakan pencopotan ini terkait adanya tim independen terkait kasus Harun Masiku. Ronny tergabung dalam tim tersebut.

"Supaya tidak ada konflik kepentingan dalam tim independen itu, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," kata Yasonna pada Selasa, 28 Januari 2020.

Yasonna menuturkan sudah menunjuk Inspektorat Jenderal Jhoni Ginting sebagai pelaksana tugas Ditjen Imigrasi. "Saya ingin tim ini bisa bekerja independen dalam penelusuran itu, makanya saya memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," ujar Yasonna.

Harun merupakan kader PDIP yang menjadi tersangka atas dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, keberadaan Harun tidak diketahui. Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia.

Yasonna yang juga kader PDIP membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu. Dia mengatakan tim independen tersebut dibentuk untuk menepis tuduhan dirinya berbohong soal kepulangan Harun ke Indonesia.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

16 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

1 hari lalu

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang melayani penerbangan internasional kembali beroperasi. Imigrasi siapkan 12 konter pemeriksaan.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

2 hari lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

3 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

3 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS