Mahfud MD Sebut Tak Perlu Negara Islam, tapi Negara Islami

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Hotel Shangli-Ra, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia, yakni maju bersama dalam memperjuangkan nilai Islam. Meski demikian bukan bertujuan untuk mendirikan negara Islam, namun Islami.

“Pertama Indonesia dan Malaysia bisa maju bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di kedua negara karena banyak kesamaan. Saya tidak mengatakan mendirikan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam,” tutur Mahfud dalam acara diskusi panel dengan Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu, dan Ketua PBNU Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu 25 Januari 2020.

Mahfud mengatakan negara Islami yang mengamalkan nilai-nilai Islam bukan berarti negara Islam. Negara seperti New Zealand, menurutnya, adalah negara islami karena jujur, sportif, taat hukum, antikorupsi, dan nilai-nilai baik lain yang diajarkan Islam.

Indonesia dan Malaysia, menurut Mahfud, memiliki kesamaan ingin membangun masyarakat islami, tapi tidak berdasarkan teokrasi Islam. Kedua negara sama-sama percaya bahwa bernegara atau berkhilafah adalah sunnatullah. Artinya setiap manusia kodratnya bernegara. Namun tidak ada sistem pemerintahan, atau yang ia sebut dalam bahasa arab adalah khilafah, tertentu yang dirujuk.

“Maka Indonesia memilih bentuk republik, hubungan presidensiil. Malaysia memilih bentuk kerajaan dengan parlementer,” ucapnya.

Hal ini menurutnya tidak melanggar Al Quran atau sunah. Karena dalam keduanya tidak dijelaskan bentuk negara tertentu. “Bahwa manusia bernegara, iya. Bentuknya seperti apa? Terserah.”

Dalam hal bernegara menurut Mahfud, tidak bisa mencontoh negara yang didirikan Nabi Muhammad, bahkan dilarang oleh Islam. Pasalnya saat itu nabi Muhammad memegang tiga kekuasaan sekaligus, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Nabi, kata Mahfud, berhak membentuk aturan yang di sistem negara modern ini disebut fungsi legislatif. Persoalan hukum baru bisa diselesaikan dengan kebijakan yang dirumuskan nabi. Karena saat ini sudah tak ada nabi, maka sistem negara seperti itu tak bisa lagi diterapkan. "Kalau sekarang siapa yang mau jadi nabi?” tuturnya.






Tragedi Kanjuruhan, Ini Kronologis Permohonan Pemajuan Jadwal Pertandingan dan Pembatasan Tiket

4 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Ini Kronologis Permohonan Pemajuan Jadwal Pertandingan dan Pembatasan Tiket

Tempo mendapatkan dokumen yang menguak kisruh soal permohonan pemajuan jadwal pertandingan dan pembatasan tiket sebelum Tragedi Kanjuruhan terjadi.


Soal Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan, Menkes Akui Baru Tahu Aturan FIFA

9 jam lalu

Soal Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan, Menkes Akui Baru Tahu Aturan FIFA

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang diduga terjadi karena penggunaan gas air mata di dalam stadion yang tak sesuai aturan FIFA.


Ini Nama Ketua dan Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

14 jam lalu

Ini Nama Ketua dan Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sudah dibentuk untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan 125 orang.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

14 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

15 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

16 jam lalu

Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Nama-nama pimpinan dan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan ini sudah dilaporkan Mahfud ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Arema FC Klaim Tidak Menjual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

17 jam lalu

Arema FC Klaim Tidak Menjual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

Manajemen Arema FC menegaskan tidak menjual tiket laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan melebihi kapasitas.


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

18 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Koalisi mendesak Presiden Jokowi meminta maaf secara terbuka kepada korban dalam tragedi Kanjuruhan dan memastikan santunan kepada korban.


Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

20 jam lalu

Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

Merujuk jumlah korban versi Kapolri sebanyak 125 orang, korban tragedi Kanjuruhan peringkat ketiga di dunia, kemudian tragedi Hillsborough.