TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menyesalkan perlakuan otoritas Indonesia terhadap jurnalis asing yang juga editor Mongabay, Philip Jacobson. Jacob ditahan oleh Imigrasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan tuduhan pelanggaran visa bisnis pada Selasa, 21 Januari 2020.
"Menahan jurnalis dengan alasan administratif adalah tindakan yang berlebihan," ujar Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Januari 2020.
Menurut Manan, Imigrasi menyatakan bahwa alasan penahanan ini karena soal perbedaan antara visa dengan aktivitas Philip. Namun, Manan menduga penahan ini ada kaitannya dengan aktivitas jurnalistik Jacob. Yaitu terkait rencana tulisan medianya soal konflik rebutan ladang antara masyarakat adat dengan pengusaha.
"Apa yang dilakukan otoritas Imigrasi ini bisa memberi sinyal yang buruk bagi citra Indonesia di luar, karena menjadikan masalah administratif untuk memperlakukan jurnalis secara keras dan berlebihan seperti ini," ujar Manan.
Ketua LBH Palangka Raya, Aryo Nugroho Waluyo, mengatakan imigrasi menahan Jacob di Rumah Tahanan Kelas II Palangkaraya. Aryo menuturkan, Jacob berada di Kalimantan Tengah sejak medio Desember 2019. Kala itu, ia sedang berkoordinasi dengan wartawan Mongabay yang ada di Palangkaraya terkait rencana tulisan soal konflik rebutan ladang antara masyarakat adat dengan pengusaha.
Pada 16 Desember 2019, Jacobson bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Palangkaraya, kelompok advokasi hak adat di Indonesia, bertemu dengan perwakilan DPRD Kalimantan Tengah. Masyarakat adat ingin audiensi dengan parlemen terkait kriminalisasi terhadap peladang.
Keesokan harinya, Imigrasi mendatangi tempat Jacobson menginap. Mereka pun menahan paspor dan visa pria 30 tahun itu. "Waktu itu, Jacobson meminta masalah ini tak usah ditulis agar cepat selesai, tapi ternyata masih berlanjut," kata Aryo pada Rabu, 22 Januari 2020.
Jacobson menghubungi Aryo pada Selasa, 21 Januari 2020 pagi. Lewat sambungan telepon Jacobson mengatakan Imigrasi meminta dia untuk ikut menjalani pemeriksaan. Belakangan, Imigrasi malah menahan Jacobson.
Aryo menuturkan, dalam surat penahanan, Jacobson diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi. "Ada ketidaksesuaian aktivitas Jacobson dengan visa yang ia miliki," kata Aryo. Tim LBH bersama kantor hukum Pakpahan Hutabarat, kata Aryo, akan terus mengadvokasi perkara ini.
