TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat akan tetap mengupayakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus atau pansus terkait kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.
Siang tadi, pimpinan fraksi Partai Demokrat juga melakukan konsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat terkait permasalahan Jiwasraya ini. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Riefky Harsya serta para anggota Fraksi, utamanya dari Komisi VI dan XI Fraksi Partai Demokrat DPR RI baik pimpinan maupun anggota.
"Arahnya memang Demokrat mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya namun semuanya tentu belum final. Masih dalam pembahasan," ujar Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan lewat pesan teks kepada Tempo pada Ahad, 19 Januari 2020.
Dalam kasus ini, kata Ossy, SBY sangat berhati-hati dalam memberikan komentar dan pandangannya. "Tapi terus terang, SBY 'terganggu' saat skandal ini ditarik ke belakang, bahkan SBY disebut sebagai 'dalang' krisis keuangan Jiwasraya. Beliau tidak happy. Kok bisa kembali SBY disalahkan?," ujarnya.
Padahal, kata Ossy, krisis Jiwasraya sejatinya baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. Saat isu ini berkembang, SBY telah meminta kepada Fraksi Partai Demokrat agar tidak cepat menuduh seseorang terkait dengan permasalahan Jiwasraya apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Namun, karena isu SBY sebagai 'dalang' kegagalan Jiwasraya ini kembali digaungkan oleh segelintir pihak, maka SBY minta agar kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya," ujar Ossy.
Untuk itu, Ossy mengatakan dorongan pembentukan Pansus Jiwasraya menjadi salah satu opsi bagi Fraksi Partai Demokrat agar rakyat bisa mengetahui secara gamblang siapa biang keladi yang harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis keuangan Jiwasraya. Adapun saat ini, DPR telah membentuk panja Jiwasraya.
