Jaksa Agung: Komnas Tak Bisa Hadirkan Bukti Kasus HAM Masa Lalu

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin saat memberikan keterangan pers terkait penanganan dan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung S.T. Burhanuddin membeberkan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam paparannya Burhanuddin juga menyampaikan hambatan penanganan kasus HAM berat masa lalu, salah satunya soal alat bukti.

Menurut Burhanuddin, penanganan dan penyelesaian berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menghadapi kendala syarat kecukupan alat bukti. "Komnas HAM belum dapat menggambarkan atau menjanjikan minimal dua alat bukti yang kami butuhkan," kata Burhanuddin di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Burhanuddin juga menyampaikan alasan bolak-baliknya berkas penyelidikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Dia lagi-lagi menyebut bahwa berkas Komnas HAM tidak lengkap. Hingga saat ini, kata dia, penyelidik hanya memenuhi sebagian petunjuk, hasil penyelidikan tidak cukup bukti. “Hasil penelitian tidak dapat mengidentifikasi secara jelas terduga pelaku pelanggaran, sulitnya memperoleh alat bukti."

Selain itu, Burhanuddin juga menyinggung belum adanya mekanisme penghentian penyidikan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai upaya penyelesaian dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat secara yuridis. "Dalam hal ini penyelidikan disimpulkan tidak cukup bukti."

Burhanuddin juga menyebut belum adanya pengadilan HAM adhoc turut menjadi kendala. Kata dia, pembentukan pengadilan HAM adhoc harus dilakukan melalui keputusan presiden berdasarkan peristiwa tertentu. Mekanisme ini seperti yang diusulkan DPR.


 

 






Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

9 jam lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

11 jam lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

12 jam lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

2 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Arti dan Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

2 hari lalu

Arti dan Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional hari ini mengacu pada hari pembentukan World Federation of The Deaf.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

2 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

3 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.