Dituding Minta Fee, Aziz Syamsuddin Bakal Lapor ke Bareskrim

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti rapat Bamus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, 11 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti rapat Bamus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, 11 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin bakal melaporkan ke polisi pihak-pihak yang menuduhnya meminta fee dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun 2017.

    Politikus Partai Golkar itu akan mengadukan mereka ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama.

    "Insya Allah besok saya akan buat laporan pidana terhadap pihak-pihak terkait sehubungan atas pencemaran nama," kata Aziz melalui pesan singkat, Senin, 13 Januari 2020.

    Aziz Syamsuddin menuturkan bahwa dia berencana datang sendiri melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Selasa, 14 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.

    Aziz Syamsuddin telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan meminta fee itu. Pelaporan dilakukan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang diwakili oleh Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi pada Senin, 13 Januari 2020.

    Salah satu pelapor, Agus Rihat, mengatakan, Aziz Syamsuddin diadukan atas dugaan meminta fee untuk pengesahan DAK Lampung Tengah Tahun 2017.

    Menurut Agus, dugaan keterlibatan Aziz mencuat dari pengakuan Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah yang tengah menjalani masa hukuman akibat perkara suap DAK Lampung Tengah 2017.

    Pengakuan Mustafa soal Aziz disampaikannya ketika membesuk ayahnya di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah pada akhir Desember 2019. Penjelasan tersebut bahkan dimuat di beberapa media massa.

    Mustafa menuturkan kala itu bahwa Azis Syamsuddin sebagai Ketua Badan Anggaran DPR meminta fee sebesar 8 persen dari DAK 2017 Lampung Tengah yang berhasil disahkan.

    Aziz membantah tudingan Mustafa. "Tidak benar," ujarnya. 

    Sebelumnya, KAKI menggelar demonstrasi di KPK untuk mendesak dilakukan pengusutan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam suap pengesahan DAK Lampung Tengah Tahun 2017. 

    Unjuk rasa "melawan" Aziz itu dilakukan pada Senin, 6 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...