PDIP Usulkan Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Hanura: Arogan

Ilustrasi pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen. Inas menyebut usulan itu menunjukkan arogansi partai-partai pemenang pemilu.

"Secara tidak disadari bahwa arogansi partai-partai pemenang pemilu semakin menonjol karena merasa sangat percaya diri skan meraih PT lima persen," kata Inas ketika dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Inas juga tak menampik kenaikan ambang batas parlemen itu akan semakin menyulitkan partai-partai kecil lolos ke Senayan. Kata dia, kondisi tersebut menunjukkan menguatnya oligarki partai dan elite politik.

"Tanda-tanda Indonesia mengarah menjadi oligarki sangat kentara karena elit politik yang berkuasa sedang mengarahkan kearah sana dengan merancang PT semakin besar," ujar dia.

Menurut Inas, sistem pemerintahan demokrasi seharusnya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. "Bukan oleh sekelompok orang saja yang justru cenderung menjadi oligarki," kata Inas.

Kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen ini merupakan salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP yang disampaikan Ahad kemarin, 12 Januari 2020. Partai banteng juga menyarankan kenaikan berjenjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami rekomendasikan ambang batas yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

Hasto merinci, ambang batas parlemen untuk Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan naik menjadi 5 persen, dari sebelumnya 4 persen. Adapun ambang batas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi diusulkan sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 3 persen.

Rekomendasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi PDIP di DPR melalui revisi Undang-undang Pemilu. Hasto mengimbuhkan, Rakernas PDIP juga mengusulkan perubahan district magnitude (3-10 kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI).

Berikutnya, Rakernas merekomendasikan memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi. "Dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," ujar Hasto.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

2 hari lalu

Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada nama pengganti MenPAN RB yang baru pengganti Tjahjo Kumolo.


Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

3 hari lalu

Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

Ima Mahdiah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah tersebut.


Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

3 hari lalu

Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

PDIP mencatat kasus intoleransi terjadi di 10 sekolah sejak 2020.


Hasto PDIP Sebut Beberapa Nama yang Dianggap Kader Terbaik untuk Pilpres 2024

5 hari lalu

Hasto PDIP Sebut Beberapa Nama yang Dianggap Kader Terbaik untuk Pilpres 2024

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut PDIP tidak ingin buru-buru menentukan capres tanpa pertimbangan matang.


Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

5 hari lalu

Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

Partai Republiku tak tanggung-tanggung memasang target lolos parlemen dan meraih suara di atas 30 persen di Pemilu 2024.


Anies Baswedan Gemar Ubah Nama, dari Jalan ke Rumah Sakit, PDIP: Apa Saking Tak Ada Ide

7 hari lalu

Anies Baswedan Gemar Ubah Nama, dari Jalan ke Rumah Sakit, PDIP: Apa Saking Tak Ada Ide

Hardiyanto Kenneth mengingatkan Anies Baswedan bahwasanya penjenamaan 31 RSUD menjadi rumah sehat belum mendesak.


Pemilu 2024, KPU Sebut Masih Ada 10 Partai yang Akan Daftar Sepekan ke Depan

8 hari lalu

Pemilu 2024, KPU Sebut Masih Ada 10 Partai yang Akan Daftar Sepekan ke Depan

KPU menyatakan telah menerima konfirmasi dari 10 partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024 untuk sepekan ke depan.


12 Partai Sudah Daftar Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024, 9 Partai Dinyatakan Dokumen Lengkap

8 hari lalu

12 Partai Sudah Daftar Sebagai Calon Peserta Pemilu 2024, 9 Partai Dinyatakan Dokumen Lengkap

Dari 12 partai yang sudah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024, KPU menyatakan 9 partai sudah menyerahkan dokumen lengkap.


Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

8 hari lalu

Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat

KPK menyetorkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19 Juliari Batubara Rp 14,5 miliar ke kas negara. Kronologi kasusnya.


Hasil Survei: Gara-Gara Dukung Anies Baswedan, Elektabilitas NasDem Turun

9 hari lalu

Hasil Survei: Gara-Gara Dukung Anies Baswedan, Elektabilitas NasDem Turun

NasDem disebut kehilangan suara pemilih dari kalangan nasionalis karena mengusung Anies Baswedan.