TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi soal polemik masuknya kapal Cina di perairan Natuna. Musababnya, kata Mahfud, Natuna jelas-jelas merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah tidak akan membentuk tim negosiasi dengan pemerintah Cina mengenai masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna. "Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada," ujar Mahfud seperti dikutip dari Antara, Ahad, 5 Januari 2019.
Pemerintah, kata Mahfud, saat ini tengah meningkatkan dan memperketat patroli untuk menghalau kapal-kapal penangkap ikan asal Cina, yang beroperasi secara ilegal di perairan Natuna. Pemerintah akan dengan tegas mengusir kapal-kapal Cina dan kapal asing lainnya di perairan Natuna.
Kapal militer Indonesia sudah disiapkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Namun, ujar dia, peningkatan dan penguatan patroli di kawasan perairan Natuna, bukan berarti Indonesia melakukan perang terhadap pemerintah Cina. "Kita tidak berperang, akan tetapi menghalau untuk menjaga daerah kita sendiri," ujar Mahfud.
