PPP Dukung Upaya Diplomasi Hadapi Kasus Kapal Cina di Natuna

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pemerintah mengedepankan jalur diplomasi dalam menyelesaikan polemik masuknya kapal Cina di Perairan Natuna.

    "Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi dalam merespons masuknya Coast Guard Cina di Laut China Selatan yang masuk dalam perairan Indonesia tersebut, dengan sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan," ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha lewat keterangan tertulis pada Ahad, 5 Januari 2019.

    Syaifullah mengatakan, langkah diplomasi diusulkannya karena manuver penjaga pantai Cina dinilai sebagai upaya Cina menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional, Ini setelah beberapa waktu sebelumnya kapal perang Amerika Serikat bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly (pulau buatan Cina di atas batu karang) yang berada di dekat Filipina yang juga termasuk dalam kawasan Laut China Selatan.

    Sementara, Laut Cina Selatan merupakan perairan yang selama ini menjadi salah titik ketegangan yang melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Brunai Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan China.

    "Cina telah memperhitungkan kemungkinan terburuk dari manuver mereka di Laut Cina Selatan tersebut, termasuk kemungkinan kontak senjata dengan kekuatan militer Indonesia," ujar Syaifullah.

    Untuk itu, ujar dia, Indonesia sebaiknya mengedepankan jalur diplomasi dalam kasus ini. Langkah diplomasi itu, ujar dia, khususnya perlu dimaksimalkan di organisasi PBB, dimana Cina bersama empat negara lainnya yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Di samping terus melakukan langkah-langkah diplomasi, lanjut Syaifullah, Indonesia secara konsisten harus meningkatkan anggaran militer Indonesia yang idealnya 1,5 persen dari PDB atau sebesar Rp300 triliun. Tahun ini anggaran militer Indonesia baru Rp131 triliun.

    "Peningkatan anggaran militer ini tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga wilayah Indonesia lainnya yang sangat luas (baik laut, darat, dan udara), khususnya untuk wilayah-wilayah sensitif seperti Laut Cina Selatan dan perairan Papua," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.