KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kiri), berjalan memasuki gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Selasa, 6 November 2018. Nurhadi Abdurrachman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji terkait dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ANTARA

    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kiri), berjalan memasuki gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Selasa, 6 November 2018. Nurhadi Abdurrachman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji terkait dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung  Nurhadi. KPK menyatakan memiliki bukti yang kuat.

    "Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi gugatan tersebut dan juga sangat meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti-bukti yang yang kuat," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2019.

    KPK menetapkan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menjadi tersangka suap pengaturan perkara di MA 2011-2016. KPK menduga dia menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. Hiendra ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

    Kasus ini hasil pengembangan operasi tangkap tangan pada 20 April 2016 dengan nilai awal Rp 50 juta yang diserahkan oleh pengusaha Doddy Ariyanto Supeno kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

    Atas penetapan tersangka itu, Nurhadi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan diajukan sejak 18 Desember 2019, meminta hakim menyatakan penetapan tersangka ini tidak sah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...