Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Kejagung Soal 200 Terpidana Mati Belum Dieksekusi di Akhir 2019

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agus Adrianto (kiri) menyerahkan berkas Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada ketua tim jaksa peneliti kasus, Ali Mukartono (kanan) di Kejaksaan Agung, Jakarta, 25 November 2016. Berkas perkara Ahok tersebut terdiri dari 3 bundel dan jumlahnya 826 halaman. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agus Adrianto (kiri) menyerahkan berkas Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada ketua tim jaksa peneliti kasus, Ali Mukartono (kanan) di Kejaksaan Agung, Jakarta, 25 November 2016. Berkas perkara Ahok tersebut terdiri dari 3 bundel dan jumlahnya 826 halaman. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Ali Mukartono mengatakan lebih dari 200 terpidana hukuman mati yang belum dieksekusi hingga akhir tahun 2019. Hukuman ini belum dieksekusi meski pidana itu telah inkrah.

"Putusan tidak bisa langsung eksekusi untuk jenis hukuman mati karena disini ada UU tentang grasi, UU grasi mengatakan bahwa permohonan grasi menunda eksekusi, itu soal pertama,” kata Ali dalam konferensi pers capaian kinerja Kejaksaan Agung RI di tahun 2019, Jakarta, Senin 30 Desember 2019.

Ia menjelaskan kendala dalam eksekusi hukuman mati ini salah satunya karena ada hukum tentang grasi. Diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi, yang menurutnya hak bagi semua terpidana.

Persoalan lainnya, Ali menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU KUHAP Pasal 268 ayat 1 terkait peninjauan kembali (PK).

Di antaranya, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan mau pun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Putusan MK terkait dengan dalam pasal 268 ayat 1 dikatakan PK hanya satu kali. Tapi oleh MK dicabut, kemudian di UU grasi juga demikian dikatakan bahwa pengajuan grasi paling lama satu tahun setelah perkara, pasal inipun dicabut di MK," tuturnya.

Atas dasar itu, menurut Ali, banyak eksekusi mati yang belum dilaksanakan. "Ini seperti tak berujung, ini lah mengapa sebagian besar belum terksekusinya (hukuman mati). Karena hak hukum yang belum selesai karena perundangan yang demikian, tapi kita tetap melakukan inventarisasi dan akan kita selesaikan hukuman mati," ujar dia.

FIKRI ARIGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Aceh Bongkar Peredaran 31 Kilogram Sabu Jaringan Narkoba Internasional asal Thailand

8 hari lalu

Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko dalam konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional, Thailand-Indonesia (Aceh), seberat 31 kg, di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Rabu, 5 Juni 2024. Humas Polda Aceh
Polda Aceh Bongkar Peredaran 31 Kilogram Sabu Jaringan Narkoba Internasional asal Thailand

Polda Aceh ungkap peredaran 31 Kilogram sabu jaringan narkoba internasional dari Thailand. Juga, amankan 370 kg ganja kering di dua lokasi.


Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

14 hari lalu

Ilustrasi napi di penjara. Shutterstock
Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

Laporan Amnesty International mengungkap eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat yang tertinggi dalam hampir 10 tahun terakhir.


Cina Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp2,4 Triliun

15 hari lalu

Bai Tianhui, mantan bankir senior, dinyatakan bersalah menerima suap senilai lebih dari 1,1 miliar yuan (US$151 juta), pengadilan juga secara permanen mencabut hak politik Bai dan memerintahkan penyitaan seluruh properti pribadinya.  Foto: Twitter
Cina Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp2,4 Triliun

Pengadilan Cina pada Selasa menjatuhkan hukuman mati pejabat yang menerima suap senilai 1,1 miliar Yuan atau setara Rp2,4 triliun.


Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

42 hari lalu

Sidang tuntutan Altafasalya Ardnika Basya,  terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan di Pengadilan Negeri Depok, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. Foto : Humas Kejari Depok
Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

JPU akan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Altaf terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan.


Negara Bagian AS Bolehkan Guru Pegang Senjata Api, Bagaimana Aturan Soal Senpi di Indonesia?

45 hari lalu

Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO
Negara Bagian AS Bolehkan Guru Pegang Senjata Api, Bagaimana Aturan Soal Senpi di Indonesia?

Tingginya angka kepemilikan senjata api di AS sudah sampai di level yang mengkhawatirkan. Bagaimana kondisi di Indonesia?


Polisi Pesta Narkoba di Cimanggis Depok, Kilas Balik Kasus Irjen Teddy Minahasa Terlibat Jaringan Narkoba

50 hari lalu

Nama Irjen Teddy Minahasa sempat membuat heboh karena terlibat kasus narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram yang ditujukan untuk Kampung Bahari yang terkenal sebagai Kampung Narkoba di Jakarta. ANTARA
Polisi Pesta Narkoba di Cimanggis Depok, Kilas Balik Kasus Irjen Teddy Minahasa Terlibat Jaringan Narkoba

Polisi pesta narkoba belum lama ini diungkap. Bukan kali ini kasus polisi terlibat narkoba, termasuk eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.


Terbukti Kendalikan Peredaran Narkotika dari Penjara, Nasrun Divonis Hukuman Mati

50 hari lalu

Ilustrasi penjahat narkoba. TEMPO/Iqbal Lubis
Terbukti Kendalikan Peredaran Narkotika dari Penjara, Nasrun Divonis Hukuman Mati

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Nasrun alias Agam, terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu seberat 45 kilogram.


5 Anggota Polda Metro Jaya Diringkus Saat Nyabu, Ini Daftar Polisi Terlibat Jaringan Narkoba

52 hari lalu

Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. AKP Andri Gustami melancarkan pengiriman narkoba jaringan Fredy Pratama saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dok. Istimewa
5 Anggota Polda Metro Jaya Diringkus Saat Nyabu, Ini Daftar Polisi Terlibat Jaringan Narkoba

Lima anggota Polda Metro Jaya diringkus ketika mengonsumsi narkoba jenis sabu. Berikut daftar polisi terlibat jaringan narkoba, termasuk Andri Gustami


Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

59 hari lalu

Truong My Lan. Istimewa
Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

Truong My Lan, taipan real estate dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam. Apa yang diperbuatnya? Berikut profilnya.


Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

13 April 2024

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?