Jakarta-Pengujung tahun politik 2019 diisi dengan penyusunan kabinet setelah tarung ulang yang panas antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terpilih kembali menjadi presiden, Jokowi menggaet sejumlah purnawirawan TNI dan polisi masuk kabinet.
Paling mengagetkan dan menuai kritik, Jokowi menarik rivalnya, Prabowo, menjadi menteri. Dianggap ingin mematikan oposisi dan melemahkan demokrasi. Presiden juga tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak kandidat menteri, seperti yang dia lakukan pada 2014.
Berikut perjalanan penyusunan kabinet Jokowi yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju.
1. Jokowi Tak Melibatkan KPK dalam Menyusun Kabinet
Berbeda dengan penyusunan kabinet jilid I, Jokowi tak melibatkan KPK dalam membentuk kabinetnya di periode kedua ini. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tak dimintai masukan oleh presiden.
Pada 2014, Jokowi melibatkan KPK dan Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak calon menteri. Alhasil ada delapan nama yang mendapat catatan dari lembaga tersebut hingga mereka batal menjadi menteri.
Pegiat antikorupsi mengkritik langkah Jokowi yang tak melibatkan komisi antirasuah itu dalam menyusun kabinet. Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai Jokowi berjudi mengenai rekam jejak orang-orang yang mengisi kabinetnya. "Akan ada potensi salah pilih nama orang yang sedang menjalani proses hukum di KPK," kata Donal, dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu, 16 Oktober 2019.
2. Jokowi Menginginkan Menteri Berusia Muda
Keinginan ihwal menteri berusia muda sudah dikemukakan Jokowi sejak sehari setelah pemilihan presiden 2019, tepatnya pada 18 April lalu. Hal itu dinyatakan Jokowi dalam pertemuan dengan para pimpinan partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat.
"Usianya 20-40 tahun dan pintar," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia Ahmad Rofiq menceritakan pernyataan Jokowi, dikutip dari Majalah Tempo edisi 13-19 Mei 2019.
Sejumlah nama pendiri start up pun masuk bursa, salah satunya Nadiem Makarim. Pendiri dan bos Gojek itu pun akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kabinet Jokowi. Lulusan Harvard University itu kini berusia 35 tahun.
3. Panas-dingin Koalisi karena Gerindra dan Prabowo
Partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin sempat bergolak lantaran wacana masuknya Partai Gerindra ke pemerintahan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan cenderung terkesan membuka pintu untuk Gerindra dan Prabowo untuk masuk ke pemerintahan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan menjamu Prabowo di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah sumber menyebutkan Megawati merasa cocok dengan Prabowo lantaran keduanya pernah berpasangan di pemilihan presiden 2009.
Di sisi lain, Partai Golkar dan Partai NasDem paling getol menolak masuknya Gerindra ke koalisi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahkan melempar sinyal partainya siap menjadi oposisi jika tak ada lagi yang menjadi oposisi pemerintah. Surya Paloh juga bermanuver dengan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari yang sama dengan pertemuan Megawati-Prabowo.
Seusai penyusunan kabinet, tepatnya pada Rabu, 30 Oktober 2019, Surya Paloh bertandang menemui petinggi Partai Keadilan Sejahtera di kantor partai dakwah yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
4. Prabowo Jadi Menteri Pertahanan
Jokowi mengajak rival utamanya sejak 2014, Prabowo Subianto, menjadi menteri. Tak tanggung-tanggung, jabatan yang diberikan ialah Menteri Pertahanan, yang termasuk triumvirat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kondisi darurat, triumvirat yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri bertugas menjalankan pemerintahan jika presiden dan wakil presiden berhalangan.
Sinyal Prabowo meminati posisi Menteri Pertahanan terungkap dalam pernyataan Ketua Dewan Pembina Gerindra itu kepada para kadernya di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 16 Oktober 2019. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menceritakan kisah perdamaian Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, dengan rivalnya, William Henry Seward. Keduanya bersaing dalam pemilihan presiden 1860. Pernah suatu hari Seward menyebut Lincoln dengan panggilan "monyet".
Menurut politikus Gerindra Sandiaga Uno, yang mengutip Prabowo, permusuhan keduanya sirna setelah Lincoln terpilih menjadi presiden. Lincoln menawari Seward jabatan terpenting ketiga dalam struktur eksekutif di Amerika Serikat, yakni Secretary of State. Sandiaga mengatakan, keduanya dipertemukan kepentingan kecintaan kepada negara.
Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo selalu menyatakan kesiapannya membantu pemerintah. "Apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu," kata Prabowo seusai bertemu Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 11 Oktober 2019.
5. Moeldoko Terpental dari Menkopolhukam, Mahfud Urung Jadi Jaksa Agung
Jatah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menteri Pertahanan sedianya diberikan kepada Moeldoko. Purnawirawan jenderal itu sudah dua tahun memimpin Kantor Staf Presiden.
Di sisi lain, PDIP disebut ingin mempertahankan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Namun konfigurasi itu buyar dengan masuknya Prabowo ke kabinet.
Sejumlah sumber menyebutkan, Moeldoko yang merupakan junior Prabowo di Akademi Militer merasa sungkan jika harus menjadi Menkopolhukam dan membawahi seniornya itu. Moeldoko enggan berkomentar perihal ini.
Bukan cuma Moeldoko yang terpental, Mahfud Md. juga urung menempati pos Jaksa Agung. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini bercerita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno awalnya mengabarkan dia akan memimpin Kejaksaan Agung.
"Informasi masuk ke saya, katanya akan dipanggil Presiden untuk memimpin M-1," ujar Mahfud dikutip dari Majalah Tempo edisi 28 Oktober 2019. Kode M-1 merujuk kantor Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Baru sebentar asyik membuat corat-coret konsep memperkuat Korps Adhyaksa, Pratikno. Orang dekat Jokowi itu mengabarkan Mahfud akan mengisi posisi Menkopolhukam.
6. Kabinet Antiradikalisme Berisi Para Purnawirawan Jenderal
Jokowi menjadikan radikalisme sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Meniru Orde Baru, Jokowi menunjuk Menteri Agama berlatar belakang tentara, yakni mantan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Fachrul Razi.
Secara eksplisit, Jokowi menyebutkan tugas Fachrul adalah menangani radikalisme, di luar masalah ekonomi, industri halal, dan haji. Fahcrul mengklaim pernah aktif dalam kegiatan pembinaan rohani Islam sewaktu di Akademi Militer. Dia menduga kiprahnya itu sampai ke telinga Jokowi.
Di lingkaran Jokowi, Fachrul bukan orang baru. Pada dua kali pemilihan presiden, Fachrul membantu Jokowi lewat Bravo V, organisasi beranggotakan purnawirawan tentara yang sebagian lulusan Akmil 1970. Tim ini dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dengan anggota antara lain Subagyo Hadisiswoyo, Sumardi, dan Suaidi Mrasabessy.
Selain Fachrul, Jokowi juga menggandeng sejumlah nama lain berlatar belakang tentara dan polisi ke lingkarannya. Yakni Prabowo Subianto, Moeldoko, Luhut Binsar Pandjaitan, Terawan Agus Putranto, dan Tito Karnavian.
7. NU Kecewa dengan Komposisi Kabinet
Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi masyarakat penyokong Jokowi-Ma'ruf Amin merasa kecewa dengan komposisi kabinet. Setelah Orde Baru, kecuali Abdul Malik Fadjar yang merupakan anggota Muhammadiyah, semua Menteri Agama terafiliasi dengan nahdliyin.
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menerima protes dari kiai atas pemilihan Fachrul. "Kiai dari berbagai daerah menyatakan kecewa dengan nada protes," ujar Robikin pada Rabu, 23 Oktober lalu.
Sebagai bentuk protes, kiai dan pengurus NU se-Mataraman berkumpul di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Jombang, pada Kamis, 24 Oktober lalu. Salah satu agendanya adalah membahas kekecewaan kiai atas terpilihnya Fachrul. Buntutnya, mereka mengancam tak akan mengundang Fachrul dalam puncak perayaan Hari Santri pada Ahad, 27 Oktober.
Ketua panitia peringatan Hari Santri, Abdussalam Shohib, mengatakan Fachrul tak pernah menjadi santri dan pengurus organisasi nahdliyin. "Mungkin tahun depan kami undang," kata Abdussalam dikutip dari Majalah Tempo edisi 26 Oktober 2019.
8. Jokowi Lantik Wakil Menteri dan Staf Khusus, Kabinet Makin Gemuk
Jokowi melantik 12 orang wakil menteri untuk ditempatkan di 11 kementerian pada Jumat, 25 Oktober 2019. Jumlah ini berbeda jauh ketimbang pemerintahan Jokowi sebelumnya yang hanya berisi tiga orang wakil menteri.
Para wakil menteri yang dilantik ini berasal dari lingkaran tim sukses Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. Beberapa di antaranya juga merupakan kader partai politik.
Mereka adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (PPP), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wempi Wetipo.
Kemudian Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Golkar), Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi (Ketua Umum Projo), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirjoatmodjo.
Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan penunjukan wakil menteri sebanyak ini lantaran Jokowi ingin kabinetnya bekerja dengan cepat. Fadjroel membantah Jokowi sedang bagi-bagi kursi dengan partai maupun relawan yang mendukungnya di pilpres 2019.
"Enggak. Tepatnya ini untuk mengambil putra-putri terbaik Indonesia," kata Fajroel pada Jumat, 25 Oktober 2019.
Setelah wakil menteri, Jokowi lanjut melantik staf khusus presiden berusia muda.
Berjumlah tujuh orang, mereka beranggotakan Putri Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Co-Founder Ruangguru), Ayu Kartika Dewi (perumus Gerakan SabangMerauke), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterpreise, difabel tunarungu). Kemudian Aminuddin Ma'aruf (mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia) dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).
Penunjukan wakil menteri dan staf khusus ini menuai kritik lantaran dianggap bertentangan dengan niat Jokowi merampingkan birokrasi. Tak berhenti sampai di situ, Jokowi juga meneken Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP. Isinya, Jokowi memperkenankan kepala KSP mengangkat maksimal lima staf khusus dan wakil kepala KSP.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ | MAJALAH TEMPO
