Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud MD Gelar Ratas Terkait Perkembangan Masalah Papua

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat paripurna tingkat menteri (RPTM), di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2019. Rapat itu mengangkat permasalahan di Papua beberapa waktu belakangan.

"Hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa hal terkait isu perkembangan di Papua seminggu terakhir dan trennya ke depan," kata Mahfud saat membuka rapat.

Mahfud mengatakan ia telah mendapat informasi terkait isu di Papua dari istana dan aparat keamanan setempat. Meski begitu, Mahfud tak membuka informasi yang dimaksud di pembukaan rapat.

Dalam rapat itu, hadir dua menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta Badan Intelejen Negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Situasi kemanan di Papua belakangan masih belum stabil. Sejak awal Desember, terdapat beberapa laporan adanya konflik senjata antara aparat keamanan dengan organisasi separatis setempat. Tak hanya didera isu keamanan, belakangan beredar kabar Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengundurkan diri dari jabatannya.

Wentius mengaku mengundurkan diri akibat kekerasan oleh aparat keamanan setempat yang tak kunjung usai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

40 menit lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

23 jam lalu

Suasana Sungai Baliem yang tenang dan berair dingin. Foto: @rolanddaniello
Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

Raja Ampat hanyalah salah satu kemegahan alam Papua, masih banyak lagi potongan surga dan permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi


Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

1 hari lalu

Sekelompok warga  Suku Asmat dengan menggunakan perahu dan dayung mengikuti kegiatan parade foto   sebagai salah satu kegiatan dalam festival Asmat  di Sungai Aswet Kabupaten Asmat-Papua (11/10).   ANTARA /Husyen Abdillah
Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

Di Provinsi Papua saja, terdapat 255 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda.


Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

1 hari lalu

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

Korban disebut dikepung oleh sekitar sepuluh anggota kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah.


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

2 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

3 hari lalu

Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensinya mengamendemen UUD 1945.


Satgas Damai Cartenz Sebut Senus Lepitalen yang Ditembak Mati TPNPB-OPM Pernah Disandera

4 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Damai Cartenz Sebut Senus Lepitalen yang Ditembak Mati TPNPB-OPM Pernah Disandera

Senus Lepitalen, warga yang ditembak mati TPNPB-OPM, termasuk korban penyanderaan yang menimpa karyawan PT IBS tahun lalu


Empat Senjata Api Dicuri dari Polres Yalimo, TPNPB-OPM Bantah Terlibat

4 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Empat Senjata Api Dicuri dari Polres Yalimo, TPNPB-OPM Bantah Terlibat

TPNPB-OPM mengaku tidak mengetahui pencurian senjata api yang diduga dilakukan anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan.


Satgas Operasi Damai Cartenz, Bantah Senus Lepitalen yang Mati ditembak OPM adalah Intelejen Indonesia

4 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz, Bantah Senus Lepitalen yang Mati ditembak OPM adalah Intelejen Indonesia

Satgas Operasi Damai Cartenz menyebut TPNPB-OPM hanya mencari alasan untuk menembak warga sipil.


AMAN Sorong Raya Papua Minta Pemerintah Percepat Pengukuhan Wilayah Masyarakat Adat

5 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
AMAN Sorong Raya Papua Minta Pemerintah Percepat Pengukuhan Wilayah Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya mencatat beberapa kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang dilakukan oleh korporasi di Papua.