Mahfud MD Gelar Ratas Terkait Perkembangan Masalah Papua

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat paripurna tingkat menteri (RPTM), di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2019. Rapat itu mengangkat permasalahan di Papua beberapa waktu belakangan.

    "Hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa hal terkait isu perkembangan di Papua seminggu terakhir dan trennya ke depan," kata Mahfud saat membuka rapat.

    Mahfud mengatakan ia telah mendapat informasi terkait isu di Papua dari istana dan aparat keamanan setempat. Meski begitu, Mahfud tak membuka informasi yang dimaksud di pembukaan rapat.

    Dalam rapat itu, hadir dua menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta Badan Intelejen Negara.

    Situasi kemanan di Papua belakangan masih belum stabil. Sejak awal Desember, terdapat beberapa laporan adanya konflik senjata antara aparat keamanan dengan organisasi separatis setempat. Tak hanya didera isu keamanan, belakangan beredar kabar Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengundurkan diri dari jabatannya.

    Wentius mengaku mengundurkan diri akibat kekerasan oleh aparat keamanan setempat yang tak kunjung usai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.