Soal Pilwakot Medan, Dahnil Anzar Tunggu Instruksi Prabowo

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Dahnil Anzar Simanjuntak saat ini belum memutuskan untuk maju atau tidak di Pemilihan Wali Kota Medan 2020. Musababnya, dia masih menunggu instruksi dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk mengikuti kontestasi politik tersebut.

    "Sampai saat ini, beliau (Prabowo) belum memberikan instruksi apakah tetap harus maju sebagai kepala daerah di Kota Medan atau tetap mendampingi beliau sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan RI," ujar Dahnil lewat keterangan tertulis pada Rabu malam, 25 Desember 2019.

    Diketahui, saat ini Dahnil merupakan juru bicara Prabowo Subianto di Partai Gerindra dan juga Staf Khusus Menteri Pertahanan RI. Tugas-tugas tersebut, kata Dahnil, membutuhkan konsentrasi tinggi.

    "Saya ingin berkontribusi dimana pun saya bertugas, apakah sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan atau diminta ikut berkontestasi di Pilwalkot Medan," ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

    Dahnil memastikan, dirinya hanya akan maju sebagai Wali Kota Medan bukan sebagai Wakil Wali Kota  Medan melalui Partai Gerindra.

    "Saya berterima kasih atas dukungan dari kawan-kawan partai lain yang tetap mengajak saya, namun fatsun politik saya saat ini mengikuti garis keputusan Partai Gerindra dan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra," ujar Dahnil.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.