TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, mengatakan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait kasus komunitas Muslim Uighur di Cina tidak berpegang pada Pancasila dan konstitusi Indonesia. Sebab, menurut Munarman, Indonesia memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Kalau berpegang pada konstitusi dan Pancasila, harusnya statementnya tidak begitu lho. Jadi sekarang ketahuan tuh, siapa sesungguhnya yang tidak pancasilais," tutur Munarman saat dihubungi, Selasa 24 Desember 2019.
Sebelumnya Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak memasuki urusan negara lain. "Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Cina mengatur dalam negeri," ujar Moeldoko di kantornya, Senin, 23 Desember 2019.
Desakan agar pemerintah mengambil sikap terkait kasus ini datang dari berbagai ormas Islam. Muhammadiyah, misalnya, meminta agar Indonesia menyampaikan sikap yang tegas terkait kasus ini. "Kami meminta Indonesia juga menyampaikan sikap yang tegas," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Ahad, 21 Desember 2019.
Beberapa waktu lalu, sejumlah perwakilan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia telah diundang untuk melihat langsung kondisi komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.
Adapun FPI, menurut Munarman tidak lagi mengharapkan pemerintah Indonesia untuk bersikap, apalagi bertindak terhadap kasus Uighur ini. "Berharap pemerintah sekadar bersikap saja ibarat 'pungguk merindukan bulan'. Apalagi berharap bertindak, 'jauh panggang dari api," kata Munarman.
FIKRI ARIGI | DEWI NURITA
