Yenny Wahid: Melarang Rayakan Natal Itu Melanggar Konstitusi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puteri Presiden keempat Abdulrahman Wahid (Gus Dur),  Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Puteri Presiden keempat Abdulrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengecam keras dugaan pelarangan perayaan natal bagi umat kristiani di Dharmasraya, Sumatera Barat. Ia mengatakan aturan pemerintah daerah itu melanggar konstitusi negara yang sudah disepakati bersama.

    "Melaksanakan ibadah itu sudah dijamin oleh Undang-Undang. Lalu kemudian ada yang melarang, sudah jelas itu melarang Undang-Undang," kata Yenny saat ditemui di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Desember 2019.

    Yenny mengecam aturan pemerintah daerah setempat yang melarang umat kristiani untuk melaksanakan ibadah dan perayaan natal di tempat umum. Bahkan perayaan natal di rumah masing-masing, juga dibatasi dengan tak memperbolehkan mengundang orang lain.

    Padahal, kata Yenny, menjalankan ibadah di rumah sembari mengundang kerabat atau tetangga adalah hal lumrah yang terjadi di Indonesia. Bagi umat muslim, melaksanakan pengajian saja bisa dilakukan di rumah dan mengajak banyak orang lain.

    "Ini kan standar perlakuan yang berbeda. Dan ini jelas bertentangan dengan konstitusi kita, yang menjamin kesetaraan," kata Yenny.

    Pemerintah daerah setempat telah membantah adanya larangan perayaan natal bagi warganya. Mereka berdalih telah bersepakat dengan kaum kristiani di sana, karena khawatir terulangnya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, yang pernah terjadi pada 1999.

    Yenny mengatakan hal itu merupakan alasan kosong semata. Pembatasan hak beragama dilakukan dengan dalih menjaga keamanan. Padahal, hak individu direnggut dari warganya. Bahkan ia mempertanyakan kesepakatan yang menjadi dalih pemerintah daerah.

    "Kalau kesepakatan kalau relasinya timpang, itu bukan kesepakatan, tapi pemaksaan. Kesepakatan terjadi ketika relasinya setara. Ditanya dulu apakah ketika kesepakatan terjadi relaisnya setara atau timpang," kata Yenny.

    Pelarangan perayaan natal terjadi di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Di sana, terdapat jumlah umat Katolik sebanyak 19 keluarga, yang tersebar di Kecamatan Pulau Punjung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.