Megawati: Presiden Saja Bisa Perempuan, Masa Panglima TNI Tidak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima Megawati Soekarnoputri saat memberi sambutan dalam acara seminar yang diadakan BPIP, di Ritz-Carlton Ballroom, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Presiden kelima Megawati Soekarnoputri saat memberi sambutan dalam acara seminar yang diadakan BPIP, di Ritz-Carlton Ballroom, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan jabatan tinggi bagi perempuan seharusnya bisa semakin menjamah banyak bidang. Bahkan ia mengatakan mungkin suatu saat jabatan panglima TNI bisa dijabat oleh perempuan.

    Mega mengatakan pahlawan nasional Laksamana Malahayati menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berperan penting dalam militer. Stigma perempuan dalam jabatan tinggi, kata Mega, seharusnya sudah bisa dihapuskan.

    "Presiden saja ya sudah, artinya ke bawahnya ya boleh dong," kata Mega saat menjadi pembicara di Seminat Hari Ibu yang diselenggarakan BPIP, di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Desember 2019.

    Ucapan Megawati ini disambut riuh rendah dukungan dari peserta seminar yang didominasi oleh perempuan. Megawati merupakan sosok perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Megawati menyebut saat ini, konstitusi negara sudah memberikan kepada perempuan indonesia derajat yang sama dengan laki-laki.

    "Saya sangat merindukan, sekiranya sudah ada kaum perempuan yang berkeinginan menjadi wapres atau presiden," kata dia.

    Dalam acara ini, hadir sejumlah tokoh perempuan Indonesia. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Angkie Yudistia, hingga aktivis HAM Yenny Wahid.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.