Masa Tugas Wakapolri Komjen Ari Dono Berakhir 1 Januari 2020

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto saat pelantikan Wakapolri dan sertijab Kabareskrim di Mabes Polri, Jakarta, 17 Agustus 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Syafruddin serta melakukan Sertijab Kabareskrim kepada Irjen Arief Sulistyanto. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto saat pelantikan Wakapolri dan sertijab Kabareskrim di Mabes Polri, Jakarta, 17 Agustus 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Syafruddin serta melakukan Sertijab Kabareskrim kepada Irjen Arief Sulistyanto. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan masa kerja Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Ari Dono di Polri akan berakhir pada 1 Desember 2019 mendatang.

    "1 Januari 2020 beliau mulai pensiun," kata Iqbal saat dihubungi, pada Ahad, 22 Desember 2019.

    Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis pun telah menunjuk Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono untuk mengisi posisi sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI kelak.

    Gatot Eddy yang sekarang menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menambah satu bintang di pundaknya menjadi Komisaris Jenderal, setelah resmi dilantik pada Januari 2020 mendatang. 

    ADVERTISEMENT

    Penunjukkan Gatot Edy sebagai Tribrata 2, sebutan untuk jabatan Wakapolri dituangkan dalam Telegram Rahasia bernomor ST/330/XII/KEP/2019 yang diteken oleh Idham Azis.

    Ari Dono Sukmanto merupakan lulusan Akpol 1985. Ia dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI pada Agustus 2018. Sebelumnya, Ari Dono merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.