TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengakui pengerjaan ibu kota baru tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah dan membutuhkan kerja sama dengan swasta maupun keterlibatan pihak luar.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri? APBN habislah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Rabu.
Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur seluas total 256 ribu hektare.
"Ini pembangunan yang besar, anggaran besar, jangan sampai mengganggu APBN. Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara tapi barang jadi bisa lewat PPP (Public Private Partnership), KBPU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), bisa lewat investasi swasta kan banyak," tambah Presiden.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan membutuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024.
"Justru itu yang kita harapkan, misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan 'Pak transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi non-fosil'. Bagus, saya tanya berapa biayanya, ooh hitungannya masih (masuk) silakan kontestasi sajalah," ungkap Presiden.
Ada juga pihak swasta yang ingin mendirikan universitas dan dipersilakan untuk membangun oleh Presiden.
"Ya silakan (membangun), ngapain kita keluar uang kalau dari non-APBN bisa dan ini yang sedang kita kembangkan. Artinya yang dibangun adalah 'trust', kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," tegas Presiden.
Dengan keterlibatan pihak swasta, menurut Presiden, masyarakat lokal Kalimantan Timur juga akan menikmati manfaatnya.
"Kalau di ibu kota baru ada perguruan tinggi kelas dunia, klaster inovasi di situ siapa sih yang menikmati? Anak-anak muda kita, di situlah secara tidak sadar Samarinda, Balikpapan akan menikmati fasilitas-fasilitas di ibu kota, dimanfaatkan saja sebaik-baiknya. Talenta-talenta kita dari Balikapapan dan Samarinda akan bergabung dengan talenta global, di situ secara tidak sadar akan berkompetisi dan berbenah," jelas Presiden.
Selain bekerja sama dengan swasta, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian tata ruang kota dan penduduk.
"Saya kira kalau tidak dikendalikan, kota malah memiliki beban, kalau dibiarkan bisa saja kita akan memiliki kota yang padat karena pemda tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada. Kalau itu terjadi, kejadiannya sama saja, muncul daerah kumuh, polusi, limbah di mana-mana itu pentingnya manajerial yang baik di situ," tegas Presiden.
ANTARA
