Begini Ibu Kota Baru yang Diimpi-impikan Jokowi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, 18 Desember 2019. Jokowi memuji TPA Manggar sebagai yang terbaik di Indonesia karena hijau dan tidak bau. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, 18 Desember 2019. Jokowi memuji TPA Manggar sebagai yang terbaik di Indonesia karena hijau dan tidak bau. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis ibu kota baru Indonesia yang berada di Kalimantan Timur akan menjadi kawasan hijau dan penuh oksigen.

    "Kawasan itu akan menjadi kawasan yang hijau dan penuh dengan oksigen, tidak ada polusi tidak ada limbah, yang ada adalah banyak orang berjalan kaki, banyak orang naik sepeda, banyak orang naik transportasi umum, bebas emisi, yang ada adalah mobil-mobil listrik yang sudah 'zero emission' saya kira bayangannya itu," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Rabu.

    Presiden Jokowi pada Selasa (17/12) meninjau calon lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat peninjauan hujan turun dan bahkan sempat menyebabkan mobil yang membawa rombongan menteri slip di tengah bukit Soedharmono.

    "Setelah melihat kemarin, justru kalau kita bawa ke 'urban planner' atau arsitek ke lokasi, kalau ditanya saya jamin mereka akan senang sekali dengan kondisi naik turun seperti itu karena akan lebih cantik dan indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu," tambah Presiden.

    Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kontur lokasi memang berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare. Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

    "Selain itu Sepaku dan Balikpapan dapat dikatakan dekat sekali. Kemarin kita memang jalan memutar selama 2,5 jam tapi kalau tol sudah jadi maka dapat dilangsungkan dari Balikpapan ke Sepaku paling 30 menit sampai," ungkap Presiden.

    Tol yang menyambungkan antara Balikpapan dan ibu kota baru itu rencananya akan dibangun mulai 2020.

    "Yang ketiga ibu kota itu menghadap teluk, ke teluk mungkin 20-30 menit dekat sekali, artinya itu lebih mempercantik kawasan itu. Ini adalah kawasan hutan industri yang akan lebih dihijaukan dan saya sudah perintahkan menteri kehutanan dibuat kebun bibit 'nursery', 100 hektare yang mungkin memuat jutaan bibit di situ," jelas Presiden.

    Ia pun menekankan tidak ada klaster industri di ibu kota baru.

    "Tidak ada pabrik di sana, ini harus ditekankan, tidak ada klaster industri," ungkap Presiden.

    Selain itu, Presiden Jokowi juga optimis konservasi lingkungan akan menjadi daya tarik ibu kota baru.

    "Bibit mangrove juga kita siapkan. Kita ingin memperbaiki lingkungan karena sudah banyak yang rusak dan ini akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini, seperti ada kawasan konservasi bekantan," tambah Presiden.

    Selain itu Presiden juga menargetkan pembibitan sejumlah pohon baik yang cepat tumbuh maupun pohon-pohon asli.

    "Bu Siti (Nurbaya) juga sudah siapkan kebun bibit seluas 100 hektare. Ini baru mencari tempat yang datar sehingga akan disiapkan bibit baik yang 'fast growing' seperti ekaliptus, akasia tapi juga ada pohon-pohon asli di sini seperti kampar, kapur, ulin, bengkirai," jelas Presiden.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.