Jokowi Sebut Banjir Jakarta Sulit Diatasi Kecuali Pindah Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Balikpapan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai urusan kemacetan dan banjir di Jakarta sulit diatasi jika tidak pindah ibu kota. "Kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karir di jakarta. Bisnis di jakarta semua mikir di seluruh Tanah Air ke Jakarta semua atau Jawa," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan kepadatan penduduk semakin bertambah. Saat ini saja, 56 persen dari total penduduk Indonesia berada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, PDB ekonomi Indonesia juga 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga, kata Jokowi, perlu pemerataan ekonomi.

    Untuk masalah banjir, Jokowi mengaku sedang menyelesaikan pembangunan waduk di kawasan Bogor, yaitu Sukamahi dan Ciawii. Jika waduk sudah selesai dibangun maka bisa mengendalikan banjir di Jakarta. Namun, kata Jokowi, program pengendalian banjir itu juga harus diiringi dengan pembersihan saluran air di Jakarta. Selain itu juga harus didukung dengan program pelebaran Sungai Ciliwung yang menyempit di Jakarta. "Manajemen pengelolaan pintu air termasuk pengerukan waduk-waduk di Jakarta," ujarnya.

    Untuk urusan macet, pemerintah juga sudah membangun MRT yang sudah selesai dibangun untuk fase 1 jurusan Bundaran HI-Lebak Bulus. Kemudian, pemerintah juga membangun LRT yang pembangunannya akan selesai pada akhir 2021. Kedua transportasi umum ini, kata Jokowi, akan mengurangi macet.

    Selain itu, pemerintah juga berencana tentu mengintegrasikan moda transportasi yang ada, seperti LRT, MRT, Transjakarta, kereta komuter, dan dan kereta bandara. Bahkan, bisa juga di kemudian hari akan terintegrasi dengan kereta cepat. "Jadi 6 diintegrasikan semua akan sangat-sangat mengurangi kemacetan jakarta. Tapi sekali lagi kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?