TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud Md menyinggung ihwal persepsi negatif publik terhadap partai politik. Hal ini dia sampaikan dalam pidatonya di pembukaan Mukernas V Partai Persatuan Pembangunan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 14 Desember 2019.
Mahfud mengatakan partai politik terutama yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini menjadi menjadi tertuduh biang maraknya korupsi dan pelanggaran hukum. Menurut Mahfud, korupsi sebenarnya tumbuh karena partai-partai yang tidak profesional.
"Partai politik ini dituduh perusak dalam kehidupan kita bernegara, terutama karena maraknya korupsi, tumbuh karena partai-partai yang tidak profesional, tapi ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahkan ada pula sebagian masyarakat yang menginginkan agar tak perlu ada DPR dan partai politik di Indonesia. Namun menurutnya, kalangan terdidik tentu akan berpendapat bahwa partai politik perlu ada di Indonesia.
Dia mencontohkan negeri jiran yang tidak memiliki partai politik. Mahfud berujar, di negara itu tak ada pihak yang bisa menjadi pengontrol kebijakan pemerintah.
"Kita yang terdidik tentu mengatakan jauh lebih baik ada partai meskipun kurang baik daripada tidak ada partai," ujarnya.
Maka dari itu, Mahfud pun mengajak partai politik tetap semangat berjuang sesuai konstitusi. Dia mengajak partai politik untuk membuktikan diri agar publik itu berpendapat mereka harus ditinggalkan.
"Betapa pun pahit orang menuding, maka mari kita bangun partai ini. Jangan beri kesempatan orang mengatakan bahwa partai itu harus ditinggalkan," kata dia.
Hadir di pembukaan Mukernas ini, Mahfud juga mengaku ikut bersyukur PPP bisa bertahan sejak era reformasi hingga kini, meskipun juga mengalami goncangan besar. PPP juga pernah didera kasus korupsi yang menjerat mantan ketua umumnya, Romahurmuziy.
