Masih Cek Rekam Jejak Calon Dewas KPK, Jokowi: Jangan Keliru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan masih melihat satu per satu rekam jejak calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (dewas KPK). "Baru proses finalisasi, juga sama melihat satu per satu track record seperti apa integritas semua," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan rekam jejak para calon harus dicek betul-betul agar tidak keliru. Ia khawatir jika salah memilih orang, nanti dewan pengawas itu akan dirisak masyarakat yang tidak puas. "Jangan sampai kita keliru kemudian masyarakat ada yang tidak puas. Kemudian malah di-bully, kasihan," ujarnya.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya meminta publik menunggu hingga 20 Desember 2019 untuk mengetahui calon Dewan Pengawas KPK. Meski Jokowi menyatakan sudah mengantongi nama kandidatnya, ia menilai proses pemilihan masih berlangsung.

    Pratikno juga enggan mengkonfirmasi sejumlah nama yang beredar bakal menjadi dewan pengawas KPK, seperti Indriyanto Seno Adji, Adi Toegarisman, Marcus Priyo Gunarto, Taufiequrachman Ruki, hingga Yusril Ihza Mahendra.

    Penyaringan kandidat Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh tim internal yang dikomandani Pratikno. Beberapa anggotanya adalah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Dini Purwono, dan Fadjroel Rachman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.