YLBHI: 51 Anggota Masyarakat Adat Dikriminalisasi Sepanjang 2019

Masyarakat adat Dayak Deah mengikuti upacara Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, 27 Juli 2019. Adapun ritual Mesiwah Pare Gumboh, masyarakat Dayak akan menyerahkan hasil panen yang masih mentah kepada tetua adat yang disebut Nyerah Ngemonta. Mereka yang memiliki hasil panen, meminta pada tetua adat sebagai pelaksana ritual agar memohonkan restu dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas perolehan panen yang melimpah. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat puluhan anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi. Karena itu YLBHI mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat.

"RUU ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat," kata Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut catatan YLBHI, sepanjang Januari hingga awal Desember 2019, setidaknya 51 anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi. Kebanyakan dari mereka dituduh melakukan penebangan hutan.

Ada pula masyarakat yang dituduh menjadi tukang tebang hutan secara ilegal. Dalam beberapa kasus lainnya, ada masyarakat yang dikenai tuduhan pencemaran nama baik dalam kasus-kasus konflik lahan.

Beberapa beleid yang kerap digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat adat, kata Rahma, ialah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU ITE.

"UU P3H ini tidak pernah digunakan sekalipun untuk tebang ilegal yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, tapi yang dikenakan masyarakat kecil, masyarakat adat yang punya ruang hidupnya sendiri," kata Rahma.






Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

3 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

6 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara


Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

7 hari lalu

Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

Akivitas ilegal Ismail Bolong cs bukan hanya di level ekspolitasi, tetapi hingga distribusi dan penjualan.


Kasus Ismail Bolong, YLBHI: Polisi Jadi Pelindung Pelaku Kejahatan

7 hari lalu

Kasus Ismail Bolong, YLBHI: Polisi Jadi Pelindung Pelaku Kejahatan

YLBHI menilai kasus Ismail Bolong merupakan bukti nyata perlindungan polisi terhadap pelaku kejahatan.


Soal Kasus Ismail Bolong, YLBHI Cs Sebut Hanya Fenomena Gunung Es

7 hari lalu

Soal Kasus Ismail Bolong, YLBHI Cs Sebut Hanya Fenomena Gunung Es

YLBHI menilai kasus Ismail Bolong bukti bahwa Polri tidak profesional.


Ketua BEM Udayana Sebut Tindakan ke Organisasi Sipil Menjelang KTT G20 Penyempitan Demokrasi

8 hari lalu

Ketua BEM Udayana Sebut Tindakan ke Organisasi Sipil Menjelang KTT G20 Penyempitan Demokrasi

Pembatasan ruang demokrasi pada saat pergelaran G20 tak hanya terjadi kepada lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga kepada mahasiswa.


Marak Pembungkaman Saat KTT G20, Ketua Komisi Hukum DPR: Kita Sedang Terima Tamu

13 hari lalu

Marak Pembungkaman Saat KTT G20, Ketua Komisi Hukum DPR: Kita Sedang Terima Tamu

Bambang Wuryanto mendukung langkah pemerintah yang membungkam suara sejumlah LSM pada gelaran KTT G20.


Intimidasi dan Pembubaran Rapat di Kantor LBH Bali, KontraS: Ancaman Demokrasi

13 hari lalu

Intimidasi dan Pembubaran Rapat di Kantor LBH Bali, KontraS: Ancaman Demokrasi

KontraS mengecam adanya ancaman, intimidasi dan pembubaran paksa yang dialami pengurus YLBHI dan pimpinan 18 LBH kantor.


PVRI Nilai KTT G20 Perwujudan Pemerintah Anti-demokrasi

15 hari lalu

PVRI Nilai KTT G20 Perwujudan Pemerintah Anti-demokrasi

PVRI menilai kebijakan pembatasan aktivitas publik oleh pemerintah menjelang perhelatan KTT G20 merupakan kegagalan dalam mewujudkan demokrasi.


KIKA Desak Rektor UBB Cabut Sanksi Skorsing terhadap 131 Mahasiswa

15 hari lalu

KIKA Desak Rektor UBB Cabut Sanksi Skorsing terhadap 131 Mahasiswa

Alasan pemberian sanksi skorsing perkuliahan kepada mahasiswa UBB karena berkegiatan melewati jam yang dijadwalkan dan berdemonstrasi