YLBHI: 51 Anggota Masyarakat Adat Dikriminalisasi Sepanjang 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat adat Dayak Deah mengikuti upacara Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, 27 Juli 2019. Adapun ritual Mesiwah Pare Gumboh, masyarakat Dayak akan menyerahkan hasil panen yang masih mentah kepada tetua adat yang disebut Nyerah Ngemonta. Mereka yang memiliki hasil panen, meminta pada tetua adat sebagai pelaksana ritual agar memohonkan restu dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas perolehan panen yang melimpah. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S

    Masyarakat adat Dayak Deah mengikuti upacara Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, 27 Juli 2019. Adapun ritual Mesiwah Pare Gumboh, masyarakat Dayak akan menyerahkan hasil panen yang masih mentah kepada tetua adat yang disebut Nyerah Ngemonta. Mereka yang memiliki hasil panen, meminta pada tetua adat sebagai pelaksana ritual agar memohonkan restu dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas perolehan panen yang melimpah. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat puluhan anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi. Karena itu YLBHI mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat.

    "RUU ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat," kata Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2019.

    Menurut catatan YLBHI, sepanjang Januari hingga awal Desember 2019, setidaknya 51 anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi. Kebanyakan dari mereka dituduh melakukan penebangan hutan.

    Ada pula masyarakat yang dituduh menjadi tukang tebang hutan secara ilegal. Dalam beberapa kasus lainnya, ada masyarakat yang dikenai tuduhan pencemaran nama baik dalam kasus-kasus konflik lahan.

    Beberapa beleid yang kerap digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat adat, kata Rahma, ialah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU ITE.

    "UU P3H ini tidak pernah digunakan sekalipun untuk tebang ilegal yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, tapi yang dikenakan masyarakat kecil, masyarakat adat yang punya ruang hidupnya sendiri," kata Rahma.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Kalsel: 10 Wilayah Tergenang, Tak Sekadar Karena Curah Hujan

    Banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan tak hanya disebabkan curah hujan deras. Banjir Kalsel itu juga disebabkan susutnya hutan.