Yaqut Ansor Minta Banser Waspada Setelah Kantor NU Solo Digeruduk

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 4 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 4 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menginstruksikan kepada Banser di Solo dan sekitarnya untuk tidak terpancing usai insiden penyerangan terhadap Kantor Nadhatul Ulama (NU) pada Jumat, 6 Desember 2019.

    "Tetapi tingkatkan kewaspadaan untuk menjaga aset yang dimiliki NU agar tidak tersentuh kelompok-kelompok yang tidak jelas tujuannya," kata Yaqut melalui pesan teks, pada Sabtu, 7 Desember 2019.

    Bentrokan terjadi di depan Kantor NU Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Bentrok yang melibatkan massa Banser NU itu pecah ketika sebagian massa dari Dewan Syariah kota Surakarta dan Forum Umat Islam Surakarta selesai menggelar aksi unjuk rasa terkait isi ceramah Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq.

    Rencananya, Gus Muwafiq bakal menjadi penceramah dalam acara khataman Al-Quran di Solo pada Sabtu malam, 7 Desember 2019. Yaqut menilai belum perlu ada pengamanan khusus terhadap Gus Muwafiq. "Soal pengamanan kami serahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri. Banser hanya akan berjaga-jaga saja," ucap Yaqut.

    Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta Ajun Komisaris Besar Iwan Saktiawan memastikan polisi akan memperketat pengamanan selama acara tersebut. Alasannya, sempat terjadi gesekan antara pemuda Nahdlatul Ulama dengan massa yang usai berdemo menuntut Gus Muwafiq dihukum lantaran ceramahnya pada Jumat, 6 Desember 2019 sore.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.