Jubir Jokowi Pastikan Tak Ada Pasal Amnesti di RUU KKR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Staf Khusus Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan pasal terkait amnesti bagi pelaku pelanggar hak asasi manusia dihapus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

    "Akan dipisahkan. Jadi tidak ada rehabilitasi, kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

    Fadjroel mengatakan, RUU KKR yang baru tetap memuat pasal yang memberikan kewenangan terhadap KKR dalam merekomendasikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, misalnya melalui pengadilan HAM. Namun, kata Fadjroel, pengungkapan kebenaran kasus pelanggaran HAM tetap diutamakan.

    "Makanya kan namanya Komisi Kebenaran. Jadi yang pertama adalah kebenaran. Jadi kita kalau mengungkapkan kebenaran, hati kita lega, semuanya dinyatakan, lalu kemudian KKR bekerja. Setelah itu baru diberikan rekomendasi sehingga semuanya bisa berjalan rekonsiliasi terhadap seluruh rakyat," ujarnya.

    Rencana pembangkitan KKR kembali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pasca dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam. Namun pembahasannya hingga saat ini masih belum selesai.

    Mahfud mendorong agar RUU KKR segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ia ingin RUU ini bisa lolos agar pembahasan materinya bisa segera dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.