RUU KUHP Masuk Prolegnas 2020, Apa 49 Lainnya?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR periode 2019-2024, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  TEMPO/Dewi Nurita

    Anggota DPR periode 2019-2024, Rieke Diah Pitaloka, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyetujui 50 RUU (rancangan undang-undang) masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020. RUU KUHP yang kontroversial salah satunya.

    Artinya, selama setahun DPR dan pemerintah mentargetkan dapat menyelesaikan pembahasan 50 RUU menjadi undang-undang.

    "Apakah Prolegnas 2020 dapat diterima?" kata Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka dalam rapat bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR, Jakarta, hari ini, Kamis, 5 November 2019.

    Para peserta rapat pun menyatakan setuju.

    Menurut politikus PDIP tersebut, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, dari 50 RUU dalam Prolegnas 2020 terdapat 4 RUU carry over (RUU yang pernah masuk Prolegnas 2019).

    Keempat RUU tadi terdiri 3 RUU usul pemerintah (RUU Biaya Materai, RUU KUHP, dan RUU Permasyarakatan) dan 1 usulan DPR (RUU Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009).

    Rieke menjelaskan Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR memberikan catatan bahwa RUU carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik.

    Dia pun mengungkapkan Rapat Panja Baleg menetapkan Prolegnas 2020-2024 berisi 248 RUU, yang terdiri usulan DPR, pemerintah, dan DPD RI.

    Dalam Prolegnas 2020-2024 terdapat tiga RUU komulatif terbuka, yaitu RUU Perkoperasian, RUU Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2003, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

    Berikut ini 50 RUU dalam Prolegnas 2020:

    1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
    2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    3. RUU tentang Pertanahan
    4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
    5. RUU tentang RKHUP
    6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
    7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
    10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
    12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
    14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
    15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
    16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
    17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
    18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
    21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
    22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    23. RUU tentang Penyadapan
    24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
    25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
    26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
    28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
    29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)
    30. RUU tentang Kefarmasian
    31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
    32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
    33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
    36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
    37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
    38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
    39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
    40. RUU tentang Profesi Psikologi
    41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
    42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
    43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
    44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
    45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
    47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
    48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
    49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    50. RUU tentang Daerah Kepulauan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.